DOMPU — Hanya 25 persen guru di Dompu yang menguasai materi, dan hanya 10 persen yang mampu menyampaikannya dengan baik kepada siswa. Angka itu disebut langsung oleh Bupati Dompu Bambang Firdaus di hadapan para kepala sekolah, sambil mengingatkan bahwa sekolah negeri kini ditinggalkan masyarakat.
Bambang meminta kepala sekolah menempatkan diri sebagai pimpinan dalam pembelajaran. Katanya, pendidikan berkualitas mustahil diwujudkan kepala sekolah seorang diri. Kepala sekolah harus merangkul dewan guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, dan komite agar sejalan dalam satu misi, satu frekuensi, dan satu mimpi. “Itu satu kesatuan ekosistem yang harus kita bangun untuk memajukan sekolah kita hari ini,” tegas Bambang.
Bupati mengutip hasil penelitian yang, menurut dia, bukan karangannya sendiri. Kemampuan pedagogi guru disebut sangat rendah. Dari seluruh guru, hanya seperempat yang menguasai materi dan hanya satu dari sepuluh yang mampu menyampaikannya secara baik dan benar.
Dia menilai angka itu menjelaskan mengapa mutu anak didik merosot. “Ini fakta di depan mata Bapak Ibu Kepala Sekolah yang harus dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti pergeseran pilihan orang tua. Katanya, masyarakat sudah berbondong-bondong mendaftarkan anak ke Sekolah Islam Terpadu (SIT) meski harus bersaing, membayar biaya, bahkan berutang. Akibatnya, banyak sekolah negeri ditinggalkan.
Dia mempertanyakan sikap diam para kepala sekolah. Krisis kepercayaan terhadap Sekolah Negeri ini, kata dia, terjadi juga di lingkungan sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang dilantik oleh Penerintah Kabupaten Dompu, sebab ada kepala sekolah dan guru yang tidak menyekolahkan anaknya di tempat mereka mengajar.
“Artinya kepala sekolah sendiri, guru sendiri, tidak lagi mempercayai sekolahnya. Lalu bagaimana kita mau memperbaiki dunia pendidikan?” ucapnya.
Dia mengingatkan, jika keberadaan guru hanya untuk mengisi absensi demi gaji, sertifikasi, dan pengelolaan dana, tujuan pendidikan tidak akan tercapai.
Guru Menumpuk, Murid Sedikit
Persoalan lain ialah distribusi guru. Bupati mencontohkan satu sekolah dengan 27 guru yang hanya memiliki 21 orang murid. Dia mengaku belum menemukan rumusan yang bisa menjelaskan komposisi itu. Rasio ideal, menurut pemahamannya, adalah satu guru untuk 20 siswa.
Di Dompu, lanjut Bupati, kelebihan guru mencapai sekitar 2.600 orang. Jika jumlah guru dibagi jumlah siswa, satu guru hanya mengajar enam sampai tujuh murid. Dengan rasio sekecil itu, kata Bambang, murid Dompu semestinya sudah menyaingi murid Jepang. “Tapi tidak linier,” ujarnya. Mutu belum sejalan dengan jumlah guru yang melimpah.
Data itu memperlihatkan bahwa masalah Dompu terletak pada kualitas dan penempatan guru, sementara jumlahnya sudah melebihi kebutuhan.
Bambang menegaskan bahwa pembangunan yang paling penting adalah sumber daya manusia, dan cetakannya ada di tangan kepala sekolah. Dia meminta sekolah dijadikan rumah ternyaman dan tersejuk, tempat mimpi dan masa depan anak-anak bertumbuh. Dia mengingatkan bahwa fondasi pendidikan yang rapuh mengancam cita-cita Indonesia Emas 2045.
Tiga persoalan yang disebut Bupati saling berkaitan. Guru yang kurang cakap menurunkan mutu, mutu yang turun menggerus kepercayaan, dan kepercayaan yang hilang membuat murid pindah ke sekolah lain. Guru yang menumpuk di sekolah bermurid sedikit juga memperbesar beban anggaran tanpa memperbaiki hasil belajar.
Kritik itu membawa pesan bahwa pembenahan harus dimulai dari dalam sekolah. Bambang menantang kepala sekolah menjawab keraguan masyarakat dengan perubahan nyata yakni, membangun kerja sama, meningkatkan kemampuan guru, dan menghadirkan layanan yang membuat orang tua yakin.
Ujian itu ada di tangan kepala sekolah, yang diminta bergerak bersama seluruh unsur sekolah sebelum kepercayaan masyarakat semakin menipis. Tanpa langkah itu, sekolah negeri di Dompu terancam terus kehilangan murid. (Idin)
9,181 kali dilihat, 19 kali dilihat hari ini
