DOMPU — Bupati Dompu Bambang Firdaus melantik dan mengambil sumpah/janji 57 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di Gedung Samakai, Kamis (15/10/2026). Mereka terdiri atas 11 pejabat eselon II.b, 19 pejabat eselon III.a, dan 27 pejabat eselon III.b.
Pada acara yang sama, Bupati juga melantik 18 pejabat pengawas dan 201 pejabat fungsional, serta mengukuhkan 36 kepala sekolah.
Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan pesan yang lugas bahwa, jabatan baru menuntut pengorbanan, dan kebiasaan lama yang merusak disiplin kerja harus ditinggalkan sejak hari pelantikan.
“Surga pun Butuh Kematian”
Bambang membuka pesannya dengan prinsip bahwa kenaikan level selalu punya harga. “Ketika kita ingin mendapatkan level yang lebih tinggi, maka harus ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Dan tidak ada satu hal yang bisa kita dapatkan begitu saja tanpa harus kita berkorban,” ujarnya.
Dia lalu menyebut contoh yang menyasar langsung kebiasaan sebagian aparatur. “Mungkin selama ini Bapak-Ibu sekalian kerjanya ugal-ugalan. Masuknya lama, sering bolos, hari Jumat sudah tidak masuk lagi, uring-uringan, tidak disiplin, waktu, berpakaian dan lain-lain. Itu semua segera kita tinggalkan, karena hari ini kita sudah menjadi pimpinan,” katanya.
Menurut Bambang, budaya buruk yang selama ini menjadi keseharian harus dikorbankan agar para pejabat tampil sebagai versi terbaik diri mereka setelah dilantik. Dia menegaskan bahwa jabatan adalah tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya.
Bupati meminta pejabat baru memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan disiplin aparatur, mengawasi secara objektif, dan membina jajaran di bawahnya.
“Jangan hanya menjadi pejabat yang mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu memberikan keteladanan,” pesannya.
Dia juga mendorong komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, bawahan, dan terutama masyarakat. Lingkungan kerja yang sehat, terbuka, disiplin, dan berorientasi pada penyelesaian masalah dinilai menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
Bambang menekankan integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Para pejabat diminta menghindari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan tindakan lain yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Laksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang melayani, bukan birokrasi yang dilayani. Hilangkan sikap lambat, rumit, dan berbelit-belit ketika berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Kepada pejabat yang baru dilantik, dia meminta agar segera memahami tugas pokok dan fungsi, mempelajari persoalan di unit kerja masing-masing, dan menyusun langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja organisasi.
“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru kemudian bertindak. Jadilah pejabat yang mampu membaca persoalan, mencari solusi, dan mengambil langkah secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Daftar pejabat yang dilantik menunjukkan penataan yang luas. Pada eselon II.b, 10 dari 11 pejabat naik dari jabatan eselon III. Soekarno, yang sebelumnya Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, kini memimpin Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Suparman, yang sebelumnya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Moh. Yassir Araffat, yang sebelumnya Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan, kini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Rotasi lintas sektor juga terlihat. drh. Mujahidin, yang sebelumnya Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kini Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Anike Kusumawati dari Dinas Kesehatan dilantik sebagai Sekretaris DPRD. Dr. Mahjulan, yang sebelumnya bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
Berikut pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) yang dilantik:
- Anike Kusumawati, S.SiT, M.Kes – Sekretaris DPRD
- Dr. Mahjulan, S.P., MP – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- Drs. Azuardana, M.Tr.I.P – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Zainal Afrodi, S.Pd, M.M – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Wan Muhtajun, ST – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Soekarno, ST., MT – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- drh. Mujahidin – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Rahmat Hidayat, SE – Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- David, ST., MT – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Suparman, ST – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Moh. Yassir Araffat, M.M., S.IP – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Di eselon III.a, 15 dari 19 pejabat mengisi kursi sekretaris dinas atau badan. Tiga lainnya menjadi kepala bagian di Sekretariat Daerah, yakni Kesejahteraan Rakyat, Organisasi, serta Perencanaan dan Keuangan. Satu pejabat lagi, Dermawansyah, naik dari Sekretaris Kecamatan Pekat menjadi Camat Pekat. Sejumlah sekretaris dinas bergeser secara berantai. Ir. Muhammad Ikhsan pindah dari Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kursi yang dia tinggalkan diisi Mauluddin dari Dinas Ketahanan Pangan, lalu posisi Mauluddin diisi Eddy Khaidir yang sebelumnya Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.
Berikut pejabat administrator eselon III.a yang dilantik:
- Abdul Khair, S.Hut – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- Arif Mulyadin, S.Sos – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Armansyah, S.Pt – Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Dahlia Wahyuni, S.Sos – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
- Eddy Khaidir, SP – Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
- Ferry Ramadhan, ST – Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Ikhsan Nullatif, SH – Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
- Ir. Muhammad Ikhsan, M.Si – Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Mauluddin, SP – Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
- Muhammad Suradin, SE – Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- Putra Agung Eko Iwinduarta, ST, M.M – Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
- Robby Cater, ST – Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- Sesy Anastasia, SE – Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Daerah
- Soni Sukarno, ST – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Suharjono, Ama.PKB, S.Sos – Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Syahudin Abi, S.IP., M.Ak – Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Wahyono, S.Sos – Sekretaris Dinas Perhubungan
- Zurriadin, SE – Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Dermawansyah, S.Sos – Camat Pekat
Pada eselon III.b, 26 dari 27 pejabat dilantik sebagai kepala bidang. Zulqifli Lubis, menjadi Sekretaris Kecamatan Pekat. Sejumlah kepala bidang berasal dari jabatan fungsional, seperti penyuluh kesehatan masyarakat, bidan ahli muda, dan pranata komputer, yang kini masuk jalur struktural. Di Dinas PUPR, Syaifudin menjadi Kepala Bidang Jasa Konstruksi menggantikan Siti Asmah, yang dipindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Kepala Bidang Persandian.
Berikut pejabat administrator eselon III.b yang dilantik:
- Agus Ajuardi, SE – Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Dinas Perhubungan
- Assyadat, SP – Kepala Bidang Tanaman Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Sri Partini, S.Keb – Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Chairun Nuzul, S.H. – Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dede Mulyadi, AKS – Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial
- Eti Masita, S.Pt – Kepala Bidang Agribisnis dan Usaha Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Fikramanzakir, S.Pt – Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan
- Firmansyah, S.Psi – Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial
- Hairul Insyan, SP – Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Imam Buhari, SE – Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda dan Litbang
- Khairunnisa, S.Kom – Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika
- Mawardi, ST – Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Muchamad Andi Prasetio, ST, M.AP – Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah dan Litbang, Bappeda dan Litbang
- Muhamad Sadik, S.Pd – Kepala Bidang Pengembangan dan Kelembagaan SDM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Muhammad Ihsan, S.Ag – Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Muhammad Sarifudin, ST – Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Nuraeni, S.Sos – Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- Rosidah, SE – Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- Siti Asmah, ST – Kepala Bidang Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sri Hartati, S.Pi – Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan
- Sri Sumiatun, S.S.T – Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Syafrudin, ST, MT – Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Syaifudin, ST., ST – Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Umulyatin, S.Kep – Kepala Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Wusiat, SE – Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Zulkarnain, S.Sos., MPH – Kepala Bidang Promosi Kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Zulqifli Lubis, S.Tr.Gz – Sekretaris Kecamatan Pekat
Bambang juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi besar dengan struktur birokrasi yang luas. Pelantikan pejabat, menurut dia, adalah instrumen strategis untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan.
“Pemerintah Kabupaten Dompu membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara kolaboratif, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya.
Dengan 57 kursi struktural terisi, ukuran keberhasilan penataan ini ada pada hal-hal yang disebut Bupati yakni, kehadiran dan disiplin, pelayanan yang tidak berbelit, dan keteladanan di setiap unit kerja. (Idin)
23,074 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
