DOMPU, PersIndoNews – Yatim, salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada 27/06/2022 lalu mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, guna melaporkan adanya dugaan penyimpangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat tahun anggaran 2022.
Laporan tersebut disampaikannya langsung di Gedung KPK Jln Kuningan Persada Kav. K4 Jakarta Selatan, pada 27/06 yang diterima oleh petugas Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat, Stevia Yenita Sari.
Laporan anggota DPRD Kabupaten Dompu ini ditandai bukti penerimaan laporan informasi pengaduan masyarakat dengan nomor Informasi 2022-A-02123.
Dalam laporan bersifat informasi pengaduan masyarakat tersebut, Yatim melampirkan lima dokuman diantaranya Laporan Kegiatan Fisik Dinas PUPR tahun anggaran 2022, termasuk berita acara Sidang Rapat Paripurna DPRD tentang penetapan APBD Tahun 2022.
Wakil dari Partai Demoktat ini menunjuk adanya anggaran dalam jumlah puluhan Milyar Rupiah yang tidak dibahas peruntukannya oleh Banggar dan TAPD, “Ada dana sekitar Rp 26 Milyar yang tidak dibahas dan menggelembungkan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu di Dompu” ungkap Yatim.
Untuk melengkapi laporannya di KPK, Yatim bersama salah seorang Advokat yang setia mendampinginya, dalam beberapa hari ke depan akan kembali menghadap KPK di Jakarta untuk membawa sejumlah dokumen berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pembahasan APBD Tahun 2022. “Iya kami akan segera ke Jakarta lagi, ke KPK”, ungkap Yatim.
Menjawab pertanyaan wartawan, Yatim menunjuk sebuah contoh dugaan penyimpangan dalam pembahasan APBD Dompu yakni, menggelembungnya alokasi dana pembangunan yang dikelola di Dinas PUPR setempat.
Katanya, berdasarkan data pada saat proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dinas PUPR Dompu mendapat alokasi dana kurang lebih sebesar Rp 130an Milyar, namun faktanya setelah penetapan APBD Dompu, alokasi dana di Dinas ini melonjak hingga Rp 150 milyar.
“Kapan anggaran ini pernah dibahas oleh TAPD dan Banggar ?, masih banyak alokasi anggaran yang tidak dibahas bisa ditemukan di OPD lain”, tegas Yatim. (Yi)
