Musim kemarau tahun ini kembali menampakkan wajah paling getir bagi warga masyarakat kabupatwn Dompu. Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu mencatat, hingga awal Agustus 2026, sebanyak 8.889 kepala keluarga atau 26.697 jiwa di berbagai kecamatan seperti kecamatan Kilo, Pajo, Hu’u, dan sebagian kecamatan Woja, kesulitan mendapatkan air bersih.
Desa Nusa Jaya, Serakapi, dan Madaprama di Kecamatan Woja, yang berada di kawasan perbukitan cadas dengan sumber air sangat terbatas, kembali menjadi langganan bencana ini. Tidak berhenti di situ, sekitar 35 persen atau 39.870 hektare lahan pertanian di Dompu turut mengering, mengancam ketahanan pangan dan penghidupan ribuan petani.
Angka-angka ini seharusnya menjadi alarm, bukan catatan setiap kali perubahan tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengingatkan sejak pertengahan tahun bahwa musim kemarau 2026 akan lebih panjang dan lebih kering dari biasanya akibat pengaruh El Nino, dengan puncaknya pada Agustus.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Dompu, masuk dalam daftar wilayah berstatus siaga kekeringan. Artinya, krisis ini sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari, dan semestinya diantisipasi dengan langkah yang jauh lebih besar daripada mengirim mobil tangki air setelah warga kehabisan air.
Redaksi ntbpost.co mengapresiasi langkah cepat Pemkab Dompu melalui BPBD yang telah menyiagakan empat unit mobil tangki air, hasil kerja sama BPBD, PDAM Tirta Rora, dan Polres Dompu, dengan jadwal distribusi setiap tiga hari sekali. Namun, jujur harus dikatakan: langkah ini masih bersifat tanggap darurat, belum menyentuh akar persoalan. Dengan cakupan hampir 27 ribu jiwa terdampak, empat unit tangki jelas jauh dari memadai, terutama bagi desa-desa di wilayah cadas yang akses jalannya sulit dijangkau.
Karena itu, ada beberapa hal yang mendesak untuk menjadi perhatian Pemkab Dompu.
Pertama, perluas dan percepat distribusi air bersih dalam jangka pendek. Pemkab perlu mengevaluasi apakah empat mobil tangki yang ada cukup, atau perlu tambahan armada—baik dari APBD, bantuan provinsi, maupun kerja sama dengan BNPB dan pihak swasta—agar jadwal distribusi bisa dipersingkat dari tiga hari menjadi lebih sering di titik-titik paling kritis.
Kedua, benahi infrastruktur air secara permanen. Desa-desa seperti Nusa Jaya, Serakapi, dan Madaprama sudah bertahun-tahun menjadi langganan kekeringan. Ini pertanda bahwa solusinya harus permanen, bukan program tahunan yang diulang setiap musim kemarau. Pemkab perlu mempercepat pembangunan sumur bor dalam, perluasan jaringan PDAM Tirta Rora ke wilayah yang belum terjangkau, serta membangun embung atau tandon penampung air hujan di kawasan perbukitan cadas yang selama ini paling rawan.
Ketiga, selamatkan sektor pertanian. Dengan hampir 40 ribu hektare lahan mengering, petani Dompu berpotensi kehilangan sumber penghidupan mereka. Pemkab, melalui Dinas Pertanian, perlu mendorong pola tanam yang lebih adaptif terhadap kekeringan, memastikan akses petani terhadap benih tahan kering, serta menjajaki skema bantuan atau asuransi pertanian bagi petani yang gagal panen akibat bencana ini.
Keempat, perkuat mitigasi jangka panjang menghadapi perubahan iklim. Peringatan BMKG soal kemarau yang makin panjang dan kering bukan kejadian satu tahun ini saja, melainkan tren yang berpotensi berulang. Pemkab Dompu memerlukan peta jalan penanggulangan kekeringan multi-tahun yang mencakup konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta gerakan panen air hujan di tingkat rumah tangga dan desa.
Kelima, perkuat koordinasi lintas sektor dan transparansi informasi. Penanganan kekeringan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. BPBD, Dinas PU, Dinas Pertanian, PDAM, TNI/Polri, dan pemerintah desa harus bergerak dalam satu komando yang jelas. Jadwal distribusi air, wilayah terdampak, dan bantuan yang tersedia juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Kekeringan memang bencana musiman yang datang berulang. Namun keberulangannya semestinya menjadi modal bagi Pemkab Dompu untuk belajar dan membangun sistem antisipasi yang lebih matang, bukan mengulang pola tanggap darurat yang sama setiap tahun. Warga masharakat kabupaten Dompu, terutama di desa-desa langganan kekeringan, layak mendapatkan solusi yang lebih permanen atas persoalan paling mendasar dalam hidup mereka yakni, air bersih.
Redaksi ntbpost.co mendorong Pemkab Dompu untuk sigap saat krisis terjadi sekaligus berani berinvestasi pada solusi jangka panjang, agar kekeringan tidak lagi menjadi cerita yang berulang setiap tahun di bumi Nggahi Rawi Pahu.
3,216 kali dilihat, 34 kali dilihat hari ini
