Oleh: Muhyiddin (Idin)/ntbpost.co
Isu jual beli jabatan yang beredar di media sosial dan menyeret nama calon pejabat eselon II Kabupaten Dompu sontak menjadi buah bibir warga dalam beberapa hari terakhir. Kabar itu menyebut nama dua orang oknum yang masuk tiga besar hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama diduga menyetor uang lebih dari seratus juta rupiah demi mengamankan posisi yang mereka incar.
Tudingan ini menyulut reaksi hampir seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga mahasiswa, yang mempertanyakan integritas proses seleksi yang sudah berjalan panjang sejak awal tahun.
Persoalan ini muncul justru ketika hasil kerja Panitia Seleksi atas 11 jabatan strategis telah diserahkan kepada Bupati Dompu, Bambang Firdaus, sejak sebulan lalu. Pelantikan definitif belum kunjung dilaksanakan, dan kekosongan informasi resmi selama itu membuka ruang spekulasi yang akhirnya melahirkan tudingan serius berupa dugaan transaksi jabatan.
Wajar jika publik geram, sebab isu semacam ini menyangkut kepercayaan dasar terhadap tata kelola birokrasi daerah, sekaligus mempertaruhkan kredibilitas proses seleksi terbuka yang selama ini digadang-gadang bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sebagai kepala daerah sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian, Bambang Firdaus punya kewajiban untuk segera meredam isu ini sebelum berkembang liar dan merusak nama baik pemerintahannya sendiri. Ada beberapa langkah yang semestinya segera ditempuh.
Pertama, Bupati wajib memberi klarifikasi terbuka kepada publik mengenai tahapan seleksi yang telah dan belum dilalui, lengkap dengan alasan konkret dari tertundanya pelantikan.
Kedua, Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu diperintahkan untuk menelusuri kebenaran isu tersebut secara independen dan terbuka. Jika ada bukti konkret berupa aliran dana atau kesaksian, proses ini harus diteruskan kepada aparat penegak hukum tanpa pandang bulu. Sebaliknya, jika terbukti hanya fitnah tanpa dasar, Bupati berhak dan wajib mengumumkan hasil penelusuran itu secara terbuka agar nama baik calon pejabat yang dituduh dapat pulih di mata masyarakat.
Ketiga, membuka hasil penilaian Pansel kepada publik, minimal berupa rekapitulasi nilai wawancara, rekam jejak, penulisan makalah, dan assessment center, akan membantu meyakinkan masyarakat bahwa keputusan akhir memang berbasis kompetensi, bukan negosiasi di ruang tertutup.
Keempat, menghidupkan kembali komitmen pakta integritas bagi seluruh peserta seleksi dan pejabat yang akan dilantik, disertai sanksi tegas apabila kelak terbukti ada praktik transaksional, akan memberi sinyal kuat bahwa Pemkab Dompu serius menjaga marwah birokrasi.
Kelima, membuka ruang pengaduan resmi bagi warga atau ASN yang memiliki bukti konkret juga penting, agar tudingan semacam ini ke depan tidak lagi hanya berhenti sebagai gunjingan di media sosial, melainkan bisa ditindaklanjuti secara terukur dan bertanggung jawab.
Soal dua nama yang disebut-sebut di media sosial, jawabannya sebenarnya sederhana secara prosedur namun rumit secara politik. Keputusan Pansel bersifat final dan mengikat, sehingga secara aturan Bupati semestinya tetap melantik nama-nama terbaik hasil seleksi resmi, sepanjang tidak ada bukti pelanggaran yang sah.
Namun secara praktik, melantik nama yang tengah digunjingkan tanpa proses klarifikasi lebih dulu berisiko mewariskan stigma buruk kepada pejabat yang dilantik, meski yang bersangkutan sesungguhnya tidak bersalah. Karena itu, urutan paling aman adalah menuntaskan klarifikasi terlebih dahulu, baru kemudian melantik, agar siapa pun yang menempati kursi eselon II nanti benar-benar bersih dari bayang-bayang tudingan.
Tertundanya pelantikan hasil seleksi terbuka yang sudah sebulan diumumkan ini punya dua sisi. Sisi positifnya, jeda waktu ini bisa dimanfaatkan untuk memverifikasi isu yang beredar, sehingga pelantikan nanti benar-benar bersih dari keraguan publik.
Momentum ini juga menjadi kesempatan mengevaluasi ulang rekam jejak calon secara lebih cermat sebelum keputusan final diambil, sekaligus memberi ruang bagi Bupati untuk menata argumen dan bukti pendukung sebelum menghadapi opini publik.
Namun sisi negatifnya jauh lebih nyata dan langsung dirasakan. Sebelas organisasi perangkat daerah kehilangan pemimpin definitif dalam waktu lama, yang berpotensi mengganggu kecepatan program pembangunan dan pelayanan publik di lapangan.
Para peserta seleksi yang telah melalui proses panjang dan melelahkan juga dibiarkan dalam ketidakpastian, sesuatu yang bisa menurunkan semangat kerja aparatur sipil negara secara umum.
Kekosongan kepastian ini pula yang justru menyuburkan isu liar seperti fitnah jual beli jabatan yang kini beredar, karena ruang kosong tanpa penjelasan resmi selalu lebih mudah diisi oleh prasangka ketimbang fakta.
Semakin lama Bupati Bambang Firdaus menunda kepastian, semakin besar pula ruang bagi fitnah untuk tumbuh menjadi kebenaran di mata masyarakat, meski sesungguhnya tidak pernah terjadi. Ketegasan dan keterbukaan, bukan kelambanan dan keheningan, adalah jawaban yang paling dibutuhkan Dompu saat ini, sebelum kepercayaan warga terhadap proses seleksi terbuka ini benar-benar sulit dipulihkan.
37,275 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
