Angka yang keluar dari RSUD Dompu belakangan ini pantas membuat siapa pun tersentak. Hingga Juni 2026, rumah sakit itu menangani 72 orang dengan HIV (ODHIV) yang menjalani pengobatan, terdiri dari 46 laki-laki dan 26 perempuan. Sepanjang Januari hingga Juni 2026 saja, ditemukan 11 kasus baru, delapan di antaranya laki-laki dan tiga perempuan. Jika ditarik ke belakang, jumlah kasus di Dompu terus naik, 24 kasus pada 2024, kemudian bertambah setiap tahun hingga akumulasi mencapai 41 kasus pada 2025, dan terus bertambah pada 2026. Direktur RSUD Dompu, dr. Fitratul Ramadhan, menyebut kondisi ini seperti fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi kemungkinan hanya sebagian kecil dari yang sesungguhnya beredar di masyarakat.
Penemuan kasus baru di Dompu sebagian besar justru berasal dari pasien yang datang dengan keluhan penyakit lain, terutama tuberkulosis, lalu terungkap positif HIV setelah pemeriksaan lanjutan. Artinya, banyak penderita tidak menyadari status mereka sampai tubuh sudah menunjukkan gejala infeksi oportunistik. Pola penularan pun didominasi hubungan seksual berisiko, dan sebagian penderita enggan terbuka soal sumber penularannya sehingga menyulitkan petugas melakukan penelusuran epidemiologi. Stigma sosial yang masih kuat membuat kelompok rentan sulit mendekat ke layanan kesehatan, apalagi untuk hanya mengaku pernah berperilaku berisiko.
Yang perlu digarisbawahi, temuan kasus baru pada 2026 juga mencakup kelompok laki-laki penyuka sesama jenis, perempuan dewasa, bahkan sempat pula anak-anak dalam data tahun sebelumnya. Sebaran usia dan latar belakang yang beragam ini menandakan penularan HIV di Dompu sudah merambah berbagai kalangan, tidak lagi terbatas pada kelompok yang selama ini dianggap paling rawan. Kondisi demikian semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah kabupaten Dompu, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat luas untuk tidak lagi memandang HIV sebagai persoalan orang lain.
Sayangnya, penanganan HIV kerap terbentur pada dua hal yakni, keterbatasan skrining dan kepatuhan pengobatan. Skrining di Dompu memang mulai diperluas ke puskesmas dan klinik agar deteksi dini bisa menjangkau lebih banyak warga, termasuk pasien dengan gejala penyakit penyerta seperti TBC.
Namun perluasan skrining tanpa dibarengi edukasi yang masif berisiko hanya menambah angka temuan tanpa menekan laju penularan baru. Edukasi soal cara penularan, pentingnya penggunaan alat pelindung, serta bahaya berbagi jarum suntik perlu terus digencarkan hingga ke tingkat desa, sekolah, dan tempat kerja, bukan hanya di ruang klinik.
Dari sisi layanan kesehatan, RSUD Dompu sejauh ini telah menyediakan rangkaian penanganan standar bagi ODHIV, mulai dari pemeriksaan laboratorium, konsultasi dokter, hingga terapi antiretroviral (ARV) yang harus diminum secara rutin seumur hidup. Pasien juga mendapat edukasi mengenai rencana pengobatan dan langkah pencegahan penularan kepada orang lain. Layanan semacam ini penting dipertahankan dan diperluas aksesnya, mengingat kepatuhan terapi ARV adalah kunci utama menekan jumlah virus dalam tubuh pasien sekaligus mencegah penularan lebih lanjut.
Namun ketersediaan layanan saja belum cukup jika masyarakat masih enggan memeriksakan diri karena takut dikucilkan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan, perlu memperkuat pendampingan psikososial bagi ODHIV, melibatkan kelompok kerja HIV di tingkat kecamatan, serta memastikan kerahasiaan data pasien benar-benar terjaga. Pengalaman daerah lain menunjukkan pendampingan intensif, termasuk membantu pasien mengambil obat ketika mereka sungkan datang langsung ke fasilitas kesehatan, terbukti efektif menjaga keberlanjutan terapi.
Persoalan HIV di Dompu sejatinya cermin dari tantangan kesehatan masyarakat yang lebih luas: bagaimana sistem layanan kesehatan mampu menjangkau kelompok rentan tanpa menghakimi, sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa siapa pun bisa berisiko tertular. Pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri hanya karena RSUD telah menyediakan layanan ARV. Investasi pada edukasi seksual yang komprehensif, skrining berkelanjutan, dan penghapusan stigma harus berjalan beriringan.
Fenomena gunung es yang disebut Direktur RSUD Dompu semestinya menjadi pengingat bahwa apa yang tampak di permukaan data hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang lebih besar. Semakin cepat masyarakat dan pemerintah daerah bergerak bersama, semakin besar peluang menekan penularan sebelum angka-angka itu terus membengkak di tahun-tahun mendatang. (Idin/Redaksi)
25,224 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini
