BEIJING – Sebuah pertemuan di kantor Asosiasi Agama Islam Tiongkok, Jumat (18/9/2026), menjadi ajang klarifikasi langsung soal kondisi umat Islam di negeri itu. Wakil Ketua Umum asosiasi tersebut, Jin Rubin, menyambut rombongan Muhibah Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan menegaskan bahwa umat Islam di Tiongkok dapat menjalankan ibadah tanpa hambatan.
Rombongan yang dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Dr TGH Badrun, terdiri atas perwakilan lintas organisasi: dua pengurus PW Nahdlatul Ulama, dua pengurus PW Muhammadiyah, dua pimpinan Nahdlatul Wathan (NW), dua pimpinan NWDI, serta dua pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) NTB.
Dalam sambutannya, Jin Rubin menyampaikan bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan dan merawat keharmonisan antarumat beragama. “Kami bisa beribadah dengan baik. Jadi, kami di sini baik-baik saja,” katanya, sembari menambahkan bahwa keharmonisan itu telah terjalin sejak lama.
Dia menjelaskan bahwa Tiongkok memiliki cara berbeda dari Indonesia dalam mengelola urusan agama. Jika Indonesia mengakui enam agama secara resmi, Tiongkok menjamin hak perwakilan bagi setiap kelompok agama untuk saling berdialog dan hidup berdampingan. Wadah dialog itu terbentuk melalui komite khusus yang bernaung di bawah Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), tempat berbagai tokoh agama, termasuk perwakilan Islam, ikut membahas urusan negara dan menyalurkan masukan kepada pemerintah. Sejumlah pimpinan organisasi keagamaan bahkan duduk sebagai wakil ketua komite maupun anggota Kongres Rakyat Nasional (NPC). Jin Rubin sendiri saat ini menjabat sebagai Anggota Kongres Rakyat Nasional ke-14.
Sebagai satu-satunya organisasi Islam yang diakui negara, Asosiasi Agama Islam Tiongkok secara konsisten mengajak umat Islam mematuhi hukum, mendukung sistem politik yang berlaku, dan menjadi warga negara yang baik. “Kami senantiasa mengimbau dan mendidik umat Muslim lokal untuk memegang teguh prinsip mencintai negara sekaligus menjalankan ajaran agama (Hubbul Wathan minal Iman),” ujar Jin Rubin, didampingi sejumlah pengurus asosiasi.
Jin Rubin lantas menelusuri jejak sejarah masuknya Islam ke Tiongkok, yang menurutnya bermula sekitar tahun 651 Masehi pada masa Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, melalui utusan yang dikirim ke negeri itu. Jalur Sutra dan Jalur Rempah Maritim kemudian membawa pedagang-pedagang Arab dan Persia yang menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan menjadi cikal bakal komunitas Muslim Tiongkok hingga sekarang.
Populasi Muslim Tiongkok kini diperkirakan mencapai 20 juta jiwa, tersebar di sepuluh suku minoritas seperti Hui, Uighur, Kazakh, Tatar, Uzbek, Salar, dan Dongxiang. “Islam di sini selalu berpegang teguh pada arah lokalisasi dan berintegrasi dengan budaya Tiongkok,” kata Jin Rubin.
Dari sisi infrastruktur, asosiasi mencatat sekitar 35 ribu masjid dan lebih dari 57 ribu imam tersebar di seluruh Tiongkok, ditopang oleh sepuluh institut pendidikan tinggi Islam, termasuk di Beijing, Urumqi-Xinjiang, dan Kunming, yang bertugas mencetak tokoh dan tenaga pengajar keagamaan. Sejumlah masjid berusia lebih dari seribu tahun masih terawat baik, seperti Masjid Niujie di Beijing yang telah berdiri sekitar 1.026 tahun, Masjid Huaisheng di Guangzhou, dan Masjid Agung Xian. Pemerintah, menurut Jin Rubin, mengalokasikan anggaran hingga ratusan juta yuan untuk pemeliharaan masjid bersejarah, pembangunan gedung perkantoran, perpustakaan, institut keagamaan, dan asrama mahasiswa.
Soal hubungan dengan Indonesia, Jin Rubin menyebut ikatan itu berakar jauh ke masa Jalur Sutra Maritim kuno, lalu menemukan momentum modernnya pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Saat itu, Wakil Ketua Asosiasi Agama Islam Tiongkok, Imam Da Pusheng, mendampingi Perdana Menteri Zhou Enlai sebagai penasihat urusan Islam. “Peristiwa ini meletakkan dasar bagi pertukaran resmi antar kedua negara,” ujarnya. Sejak itu, kerja sama dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah terus berlangsung, bahkan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) beberapa kali tercatat berkunjung ke asosiasi tersebut.
Dari pihak NTB, Dr TGH Badrun memaparkan corak kehidupan beragama di provinsinya, tempat penduduk Muslim mencapai 90,87 persen namun hak-hak umat beragama lain tetap terjaga. “Semangat toleransi ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadikan perbedaan sebagai sarana menjalin komunikasi, persatuan, dan persaudaraan dalam membangun bangsa,” katanya, seraya mendorong kerja sama antara Institut Islam Tiongkok dan perguruan tinggi Islam di NTB seperti UIN Mataram untuk pertukaran mahasiswa, dosen, dan riset bersama. Badrun turut mengundang tokoh-tokoh Muslim Tiongkok berkunjung ke NTB.
Sebelum dialog ini berlangsung, rombongan sempat menyambangi kampus China Islamic Institute yang berada satu kompleks dengan asosiasi, menyaksikan langsung suasana perkuliahan sekitar 300 mahasiswanya. Kurikulum kampus ini mencakup Studi Al-Qur’an, Hadis, Fiqih, Bahasa Arab, Sejarah Islam, ditambah pendidikan umum, kebangsaan, dan penyelarasan budaya. (Idin)
14,113 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
