Article ini disusun berdasarkan pernyataan publik Yusril Ihza Mahendra dalam forum di Universitas Negeri Surabaya, Mei 2026, serta pemberitaan sejumlah media pers.
Oleh : Muhyiddin/ntbpost.co
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra kembali menyoroti dugaan upaya sistematis negara-negara asing untuk menahan laju kemajuan dalam negeri. Pernyataan ini disampaikannya saat merespons kritik media internasional The Economist terhadap sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai membebani fiskal negara, dalam sebuah forum di Universitas Negeri Surabaya, akhir Mei lalu.
Yusril menilai kritik semacam itu menyimpan agenda tersembunyi, yakni melemahkan posisi tawar Indonesia dan mendorong negeri ini kembali ke pola lama sebagai pengekspor bahan mentah, dan menjauhkannya dari status produsen barang bernilai tambah tinggi.
“Tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia tetap kuat, tumbuh, dan berkembang,” tegasnya, sembari menyebut kritik itu pada akhirnya mengarah pada keinginan mengembalikan struktur ekonomi Indonesia ke masa lampau.
Untuk memperkuat argumennya, Yusril mengajak publik menengok kembali peristiwa krisis moneter 1997-1998, mengenang bagaimana di era Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia sempat tumbuh hingga 8 persen dan negeri ini nyaris menyandang status “Macan Asia”, sejajar dengan kekuatan-kekuatan ekonomi utama.
Momentum itu terhenti mendadak. Krisis finansial menghantam nilai tukar rupiah hingga jatuh ke titik terendah. Saat kepanikan melanda, International Monetary Fund (IMF) datang menawarkan bantuan berupa paket pinjaman senilai US$43 miliar untuk lima tahun melalui Letter of Intent. Yusril, yang saat itu menjabat sebagai penulis pidato kepresidenan dan mengaku menjadi saksi sejarah bersama Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, menyebut bantuan tersebut datang dengan sejumlah syarat berat.
Salah satu syarat yang menurutnya paling krusial adalah penghentian pendanaan terhadap industri penerbangan dalam negeri yang saat itu dikelola oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), perusahaan yang mulanya berdiri dengan nama PT Nurtanio sebelum berganti nama menjadi IPTN pada 1985, dan kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Proyek ambisius itu dipimpin oleh B.J. Habibie.
Yusril menggambarkan situasi Indonesia kala itu seperti bayi yang baru lahir dan belum dewasa, dipaksa masuk ke dalam “inkubator” bantuan IMF. Pertolongan itu, katanya, datang dengan permintaan agar dana pengembangan IPTN ditahan, syarat yang akhirnya harus dipenuhi Soeharto demi menyelamatkan perekonomian nasional yang saat itu di ambang kolaps.
Keputusan menghentikan pendanaan IPTN, menurut Yusril, merupakan bagian dari pola yang lebih besar, keengganan negara-negara Barat membiarkan Indonesia naik kelas menjadi negara berteknologi maju. Dia merenung, seandainya pendanaan IPTN tidak dihentikan, Indonesia mungkin sudah mampu memproduksi pesawat tempur sendiri hingga hari ini.
Lanjut Yusril, ada upaya yang sengaja dilakukan untuk menggagalkan potensi tersebut, dan mendorong masyarakat memahami pola ini agar tidak berulang di masa kini.
Dari kisah lama itu, Yusril menarik pelajaran untuk konteks kekinian. Dia mengingatkan publik agar tidak mudah terpengaruh narasi asing yang berpotensi mendiskreditkan visi dan program pemerintah, termasuk kritik-kritik seperti yang dilontarkan The Economist belakangan ini.
Menurutnya, kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi merupakan dua pilar yang mesti dikejar Indonesia agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan lepas dari ketergantungan pada cara pandang pihak luar.
Mantan Menteri Kehakiman di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengajak semua pihak untuk tidak menggantungkan nasib bangsa kepada pihak lain, serta menghindari sikap meremehkan bangsa sendiri sembari memuji-muji bangsa lain, adalah mentalitas yang paling berbahaya bagi sebuah bangsa yang ingin maju.
Pernyataan Yusril menambah panjang daftar narasi tentang keterkaitan antara intervensi lembaga keuangan internasional pasca-krisis 1998 dengan mandeknya sejumlah proyek strategis Indonesia, termasuk industri kedirgantaraan nasional yang sempat digadang-gadang sebagai kebanggaan teknologi bangsa di era 1990-an.
5,942 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
