DOMPU – Beberapa hari terakhir ini, ketika berjalan di semua wilayah di Kabupaten Dompu, hanya nampak tumpukan dan serakan sampah baik di pinggir jalan area pemukiman warga maupun pertokoan. Pemandangan ini sangat tidak sedap dan harus menjadi perhatian serius, warga juga mengeluh dan mempertanyakan sistem pengelolaan sampah yang seakan tidak berjalan maksimal.
Foto : redaksi NTB POST
Persoalan ini bukan sekadar isu estetika lingkungan. Ini adalah persoalan pelayanan publik, kesehatan masyarakat, dan martabat daerah. Ketika sampah dibiarkan menumpuk, risiko penyakit meningkat, kualitas hidup menurun, dan citra daerah ikut tercoreng.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu Muhammad Syaukani ST kepada wartawan mengaku tengah menghadapi keterbatasan dalam beberapa hal diantaranya adalah armada truk pengangkut, anggaran, maupun tenaga operasional.
“sampah dari hari Jum,at, Sabtu dan Ahad biasanya menumpuk karena pengangkutan dilakukan pada hari Senin dan tidak bisa dituntaskan dalam satu hari ini saja (Senin). Inshaa Allah sisanya akan tuntas besok,” urainya. “Sedangkan sampah di wilayah pertokoan, jadwal pengangkutannya dilakukan pada sore hari,” tambah Syaukani.
Dalam penanganan sampah, saat ini DLH Kabupaten Dompu hanya memiliki sembilan armada pengangkut sampah yang usianya sudah lebih dari 10 tahun bahkan ada yang lebih dari 15 tahun. “Kendati belum optimal, 3 dari 9 dump truk pengangkut sampah melakukan pelayanan 2 kali sehari. Masalahnya volume produksi sampah rumah tangga di tengah masyarakat kita terus meningkat,” ungkap Syaukani.
Foto : redaksi NTB POST
Namun, keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masalah ini terus berlarut tanpa solusi yang jelas dan terukur. Justru di sininlah peran pemerintah diuji tentang bagaimana mengelola keterbatasan dengan strategi yang tepat dan respons yang cepat.
Menghadapi kondisi seperti ini, pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan untuk segera mengambil langkah darurat, seperti penambahan armada sementara, optimalisasi rute pengangkutan, serta memastikan adanya jadwal pengangkutan yang jelas dan konsisten bagi masyarakat. Di sisi lain, solusi jangka panjang juga harus mulai dibangun, seperti pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pembentukan bank sampah, serta edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga.
Namun, persoalan ini juga bukan semata tanggung jawab pemerintah. Kesadaran dan partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci penting. Tanpa perubahan perilaku dalam membuang dan mengelola sampah, masalah ini akan terus berulang.
Kendati demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Warga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika layanan pengangkutan sampah tidak berjalan maksimal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kepercayaan publik.
Dompu tidak boleh terbiasa dengan kondisi ini. Darurat sampah harus dijawab dengan darurat tindakan. Jika tidak segera ditangani, maka yang kita hadapi bukan hanya tumpukan sampah, tetapi tumpukan masalah yang akan semakin sulit diselesaikan di masa depan. (Idin)
20,159 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
