DOMPU — Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, berada dalam tekanan berat hingga pertengahan tahun anggaran 2025. Tingginya target belanja di luar belanja pegawai, dibarengi lambatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat kas daerah kembang kempis bahkan sejumlah elemen masyarakat memproyeksikan kolaps sejak bulan April.
Persoalan utama bukan terletak pada tingginya belanja gaji, melainkan pada belanja-belanja lain di luar gaji yang ikut menyedot kas daerah. Besarnya target belanja itu berdampak langsung pada tingginya kebutuhan anggaran setiap bulan, sementara pemasukan tak mengimbangi laju pengeluaran.
Sesuai proyeksi keuangan dari banyak elemen masyarakat bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dompu semula diperkirakan mulai terguncang pada April dan kolaps pada Mei. Tekanan tersebut sempat tertunda sehingga skenario bergeser menjadi terguncang pada Mei dan diprediksikan bakal kolaps pada Juni, yakni setelah pembayaran gaji ke-13.
Penundaan kolaps itu terjadi karena sejumlah pos belanja belum berjalan penuh. Dinas Kesehatan, (Dikes) misalnya, hingga Mei baru satu kali mengajukan Ganti Uang (GU), sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup dinas tersebut baru terbayar sampai Februari. Tertahannya realisasi sejumlah pos belanja inilah yang untuk sementara menahan kas daerah dari titik kritis.
PAD baru 7,47 persen
Tekanan diperparah oleh lambatnya realisasi PAD. Target PAD dinilai dipatok terlalu tinggi sehingga sulit dikejar di lapangan. Hingga memasuki akhir semester pertama, realisasi PAD baru menyentuh kisaran 7 persen.
Lemahnya kinerja penerimaan ini juga tercermin pada pos pajak daerah. Pada 2025, realisasi pajak diperkirakan hanya sekitar Rp28,25 miliar dari target Rp33,45 miliar atau tidak mencapai 100 persen. Parahnya lagi, sadar target tahun sebelumnya tidak tercapai, justru target pajak daerah pada 2026 justru dinaikkan menjadi Rp 51,75 miliar.
Pengakuan BPKAD: Kas Sangat Terbatas
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, SP, membenarkan bahwa kondisi kas daerah hingga Juni dalam keadaan tertekan.
“Uang yang ada dalam kas daerah sangat terbatas, sementara proses belanja tetap jalan,” ujar Syahroni.
Dia menjelaskan bahwa, pendapatan yang masuk ke kas daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah berada di angka 37,8 persen.
Dari sisi dana transfer, realisasi sudah mencapai 43,8 persen dari target. Sebaliknya, realisasi dari PAD bergerak sangat lambat, yakni baru di angka 7,47 persen.
“Pendapatan yang masuk ke kas daerah memang sangat tergantung pada dana transfer,” terang Syahroni, kepada wartawan via aplikas whatsapp Kamis 11/06/2026.
Terkait TPP yang untuk sementara ditunda, Syahroni menyatakan pembayarannya akan direalisasikan dengan menunggu masuknya dana transfer periode berikutnya pada akhir Juni.
Dengan struktur penerimaan yang masih bertumpu pada dana transfer dan PAD yang seret, ruang gerak fiskal Dompu pada sisa tahun anggaran 2025 diperkirakan tetap sempit.
Percepatan realisasi PAD dan pengendalian belanja di luar gaji menjadi kunci agar kas daerah tidak kembali menyentuh titik kritis. (Idin)
15,989 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini
