JAKARTA — Sebuah republik bisa punya dua wajah sekaligus. Satu wajah berkilau, penuh properti, saham, kapal pesiar, dan jet pribadi yang bisa terbang ke mana saja tanpa hambatan. Wajah lainnya adalah rakyat kebanyakan yang setiap hari pontang-panting hanya untuk memastikan ada yang bisa dimakan besok pagi.
Itulah gambaran yang disampaikan Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), saat meluncurkan laporan bertajuk Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026: Republik Oligarki di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Menurutnya, kekuatan oligarki hari ini telah berhasil membentuk Indonesia menjadi dua wajah yang timpang secara ekstrem.
Wajah Pertama: Kelompok yang Tak Bisa Dibayangkan Kekayaannya, kata Media, adalah kelompok superkaya yang jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar 1.700 orang dari total populasi Indonesia. Jangan bayangkan kekayaan mereka setara dua mobil NMAX atau empat unit Innova. Skala kekayaan kelompok ini nyaris mustahil divisualisasikan oleh masyarakat kebanyakan.
Mereka menguasai properti dalam jumlah besar, portofolio saham raksasa, kapal pesiar, hingga pesawat jet pribadi yang membuat mereka bisa terbang ke belahan dunia mana pun sesuka hati. Akses kesehatan terbaik dan pendidikan anak-anak mereka di sekolah-sekolah elite dunia bukan lagi soal biaya, melainkan pilihan gaya hidup.
Skala ketimpangan ini semakin jelas ketika CELIOS membandingkan kekayaan segelintir elite dengan populasi bawah. Riset lembaga tersebut mencatat, kelompok yang jumlahnya hanya sekitar 1.700 orang ini memiliki kekuatan menentukan harga komoditas strategis, mulai dari minyak goreng, LPG 3 kg, hingga tarif transportasi online dan harga properti.
Bahkan jika diperkecil lagi lingkupnya, ketimpangannya makin ekstrem. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta warga kelas bawah, dan sepanjang 2019-2025 kekayaan mereka meningkat dari sekitar Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun.
Angka itu bahkan melampaui kapasitas fiskal negara. Media menyebut kekayaan 50 triliuner teratas Indonesia lebih besar dari APBN dan setara seperlima Produk Domestik Bruto nasional. Dia menambahkan bahwa 58 persen kekayaan 50 orang terkaya itu bersumber dari bisnis ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam.
Soal siapa saja penghuni papan atas kekayaan ini, catatan CELIOS menyebut Keluarga Hartono berada di peringkat pertama orang terkaya Indonesia dengan kekayaan Rp650 triliun, disusul Prajogo Pangestu di peringkat kedua dengan kekayaan Rp483 triliun.
Dulu, saat kecil, banyak orang membayangkan orang paling kaya di dunia adalah sultan-sultan dari Arab Saudi atau Timur Tengah. Fakta hari ini membalikkan anggapan itu. Kekayaan segelintir konglomerat Indonesia bahkan melampaui kekayaan para sultan di kawasan Teluk.
Wajah Kedua: Rakyat yang Berjuang untuk Hidup Hari Ini
Wajah kedua dari republik ini sangat kontras. Mayoritas masyarakat Indonesia harus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka: makan hari ini, biaya sekolah anak, dan ongkos berobat yang terus naik.
Kesenjangan laju kekayaan antara dua wajah ini digambarkan Media dengan angka yang tajam. Harta oligarki tercatat naik Rp13 miliar per hari, sementara upah pekerja hanya naik Rp2 ribu per hari. Selisih kecepatan akumulasi kekayaan inilah yang menurutnya menjadi inti persoalan republik oligarki.
“Insight dari laporan ketimpangan ini adalah betapa cepatnya negara ini menjadi republik oligarki. Oligarki saat ini sukses membentuk Indonesia menjadi dua wajah,” ujar Media saat melaporkan hasil temuan tersebut.
Proyeksi ke depan pun tidak menggembirakan. Jika tren ini dibiarkan, jarak antara dua wajah Indonesia akan semakin lebar. Median kekayaan kelompok superkaya diproyeksikan melonjak 106 persen menjadi Rp107,7 triliun pada 2050, sementara median kekayaan penduduk umum hanya naik 20 persen menjadi Rp101 juta. Versi proyeksi lain yang disampaikan Media dalam forum berbeda menyebut, pada 2045 kekayaan sekitar 50 orang superkaya diperkirakan dapat menyamai kekayaan lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia.
Siapa yang Mengendalikan Harga?
Pertanyaan paling mendasar dari laporan ini sederhana: siapa yang sebenarnya menentukan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rakyat setiap hari? Tarif transportasi online, harga minyak goreng, harga gas LPG 3 kg, hingga harga properti, semuanya berada dalam kendali korporasi-korporasi besar yang berkonglomerasi.
Kondisi itu terjadi karena struktur pasar dikuasai segelintir pemain besar yang punya kekuatan menentukan apa yang diproduksi sekaligus berapa harga yang harus dibayar konsumen. Rakyat kecil berada di posisi tawar paling lemah, sebagai penerima harga, bukan penentu harga.
Kekuasaan yang Melampaui Ekonomi
Media menegaskan bahwa kelompok elite ini tidak berhenti menguasai kekayaan, tetapi juga menguasai kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa segelintir orang ini punya pengaruh besar terhadap arah kebijakan publik hari ini, sesuatu yang menjelaskan mengapa ketimpangan sulit dikoreksi lewat mekanisme politik biasa.
Pertumbuhan ekonomi di atas lima persen kerap dijadikan indikator keberhasilan pemerintah.
Media mengingatkan bahwa angka pertumbuhan semacam itu sering mengabaikan distribusi hasil dan tidak menunjukkan siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan tersebut. CELIOS bahkan menyoroti relasi oligarki dengan aparat kekuasaan yang semakin erat, termasuk keterlibatan instrumen hukum dan militer dalam mengamankan proyek-proyek ekstraktif di berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua, yang kerap berujung pada kriminalisasi masyarakat yang dianggap menghalangi kepentingan bisnis.
Gelombang Reaksi Warganet
Pernyataan Media soal dua wajah Indonesia ini menyebar cepat di media sosial dan memicu gelombang komentar dari puluhan ribu warganet. Kolom komentar dipenuhi campuran sindiran, kemarahan, sampai keputusasaan terhadap kondisi ketimpangan yang digambarkan.
Sebagian warganet menanggapi dengan sinis lewat perbandingan sejarah. Akun dangkgb menyinggung ucapan lama pengusaha Sudono Salim alias Om Liem, bahwa orang yang masih bisa menghitung kekayaannya sendiri belum pantas disebut paling kaya.
Kritik lain justru diarahkan ke pola perilaku masyarakat sendiri. Akun cepialifsenja menulis, rakyat kecil kerap saling bertengkar demi membela pejabat atau presiden, padahal jarang terlihat pejabat balas membela rakyat miskin, yang menurutnya justru dibuat miskin oleh kebijakan pejabat itu sendiri. Komentar ini mendapat hampir 900 tanda suka.
Ada pula yang menyoroti relasi antara pejabat dan pemilik modal. Akun radenbimo7 menilai, bukan kelompok superkaya itu yang sepenuhnya salah, melainkan pejabat yang membuka jalan seluas-luasnya bagi mereka untuk menguasai perekonomian nasional sambil menerima suap.
Sentimen soal ketimpangan kepemilikan ekonomi antar kelompok turut muncul. Akun androskapelo menyayangkan, perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan justru dinikmati kelompok yang menurutnya bukan berasal dari kalangan pribumi, komentar yang mengumpulkan puluhan tanda suka.
Nada pesimistis juga banyak ditemukan. Akun yanto.misdiyanto menulis singkat bahwa yang tersisa hanya tinggal menunggu kehancuran negeri ini, sementara akun rauf_kempo menilai komentar-komentar sinis dan makian warganet di kolom komentar tidak akan berpengaruh apa pun terhadap kelompok yang sudah membangun dinasti kekuasaan, karena menurutnya hukum di Indonesia sudah tidak berlaku adil bagi rakyat kecil.
Ada pula komentar bernada ajakan perlawanan yang lebih terbuka. Akun alimsupriyadi mengajak warganet berhenti membayar BPJS dan pajak, menarik seluruh simpanan dari bank, serta mencoblos asal saat pemilu agar suara tidak sah dan DPR bubar dengan sendirinya, sembari menyerukan kata “revolusi” yang ia tutup dengan emoji api.
Ragam komentar ini menunjukkan bahwa data ketimpangan yang dipaparkan Media bukan sekadar angka statistik bagi publik. Angka-angka itu terasa dekat dengan pengalaman keseharian warganet, yang tercermin dari amarah, sindiran, sampai rasa putus asa yang memenuhi kolom komentar.
Sebagai jalan keluar, Media mendorong pemerintah menerapkan pajak khusus bagi kelompok superkaya. Ia mengusulkan pajak kekayaan yang berpotensi menghasilkan penerimaan negara hingga Rp140 triliun, sekaligus mendesak reformasi pembiayaan partai politik agar dibiayai publik supaya proses demokrasi tidak bergantung pada kelompok oligarki.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Ia menggambarkan jarak yang makin lebar antara segelintir orang yang bisa terbang dengan jet pribadi kapan saja mereka mau, dengan mayoritas rakyat yang harus menghitung recehan demi makan hari ini. Dua wajah itu kini hidup berdampingan dalam satu negara bernama Indonesia. (Idin)
19,269 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini
