Momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan akun media sosial Media Askar untuk melontarkan kritik tajam terhadap posisi perguruan tinggi negeri (PTN) di Tanah Air. Dalam unggahannya yang telah ramai dibagikan dan mendapat ratusan tanggapan, Media Askar menilai kampus masih menjadi salah satu institusi yang belum benar-benar merdeka karena terbelenggu oleh regulasi pemerintah.
Menurut Media Askar, negara memang tidak pernah secara terang-terangan melarang kritik terhadap pemerintah. Namun kontrol tetap berjalan lewat jalur regulasi, mulai dari pengelolaan pendanaan kampus hingga kewenangan menteri dalam menentukan rektor PTN. Ia menyebut pola ini melahirkan efek berantai, dimana pimpinan kampus cenderung tunduk pada kehendak politik, aturan internal kampus ikut menyesuaikan, dan dosen memilih membatasi diri sendiri dalam menyampaikan pendapat.
“Universitas itu masih ada, tapi isinya kopong. Dikosongkan oleh negara,” tulis Media Askar dalam unggahannya. Ia menegaskan bahwa kampus semestinya menjadi ruang paling bebas untuk berpikir, bertanya, dan berbeda pendapat, bukan sebatas bangunan dan deretan bangku kelas.
Pada bagian kolom komentar, Media Askar selaku pemilik akun turut memberikan data pendukung argumennya. Ia mengungkapkan masih ada 145 ribu dosen yang belum menerima hak tunjangan sertifikasi dosen (serdos), padahal kebutuhan anggarannya hanya berkisar Rp 9 triliun. Pemerintah, katanya, justru memilih mengalokasikan dana ke prioritas lain ketimbang memenuhi hak tersebut.
Dia juga menyoroti bantuan operasional PTN yang menurutnya sangat minim, yakni sekitar Rp 10 triliun untuk 201 PTN di seluruh Indonesia. Ditambah lagi, pemerintah disebut masih memiliki tunggakan tunjangan kinerja (tukin) dosen senilai hampir Rp 6 triliun yang belum dibayarkan. Kondisi ini ia pertentangkan dengan sejumlah proyek ambisius yang kerap disinggung dalam pidato presiden, termasuk rencana pembangunan universitas riset.
Unggahan tersebut memicu diskusi di kolom komentar. Akun julia_4j membenarkan gambaran yang disampaikan Media Askar dan membagikan pengalaman di lingkungan kampus tempatnya berada di Amerika Serikat. Ia menceritakan para dosen di sana kerap kompak melakukan aksi mogok selama berminggu-minggu hingga tuntutan mereka dipenuhi, sebagai bentuk daya tawar akademisi terhadap institusi.
Sementara itu, akun antoaryoaji menekankan bahwa persoalan ini menyangkut beban moral civitas akademika, khususnya kalangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) serta Fakultas Hukum. Menurutnya, aneh apabila para pakar politik dan hukum di Indonesia tidak turut bergerak bersama menyuarakan kebenaran. Dia menyebut hanya ada dua pilihan bagi kalangan akademisi yakni, bergerak bersama demi mewujudkan negara yang adil dan makmur, atau menerima kondisi yang menurutnya akan membuat negeri semakin sulit tertolong.
Kritik lebih keras datang dari akun zanadiendra. Ia menyebut sikap mencari aman sebagai tindakan pengecut dan memalukan dalam memperjuangkan kebenaran. Menurutnya, sudah saatnya para guru, dosen, dan profesor berani menyatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah, tanpa mengkhianati kebenaran demi kepentingan pribadi. Ia mengingatkan bahwa generasi mendatang bisa saja menjadi pihak yang menanggung akibat apabila kalangan akademisi hari ini enggan memperjuangkan kebenaran.
Hingga berita ini diterbitkan, unggahan Media Askar telah menuai ratusan likes dan ratusan komentar dari warganet yang turut membagikan pandangan serupa soal independensi kampus di Indonesia. (Idin)
25,955 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
