DOMPU – Memasuki bulan Agustus, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk periode Juni bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu masih belum dibayarkan. Artinya, TPP Juni dan Juli sama-sama tertunda pencairannya, sementara harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran terus mengalami kenaikan.
Para ASN yang penghasilan bulanannya bergantung pada TPP sebagai penopang di luar gaji pokok, kombinasi antara pendapatan yang tertahan dan harga kebutuhan yang merangkak naik membuat pengaturan keuangan rumah tangga menjadi lebih berat.
Sejumlah ASN di lingkup pemerintah daerah kabupaten Dompu mengaku harus mengurangi belanja rumah tangga yang bukan kebutuhan pokok. “Kalau TPP dua bulan sekaligus belum cair, otomatis kami harus lebih hati-hati keluarkan uang. Beli seperlunya dulu,” ujar mereka.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menginformasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak kurang lebih dua minggu lalu agar segera mengajukan pencairan TPP Juni.
“Kadang tergantung OPD-nya, ada OPD yang sigap, ada OPD yang lelet. Kadang OPD yang lelet, ketika ditanyakan oleh para ASN-nya, bola dilempar ke BPKAD,” katanya.
Syahroni menegaskan bahwa proses pencairan TPP sangat bergantung pada kecepatan masing-masing OPD dalam mengajukan berkas. Ia meminta ASN yang belum menerima TPP untuk turut menanyakan langsung progres pengajuan kepada OPD tempatnya bertugas, karena keterlambatan pengajuan dari OPD juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pencairan di tingkat BPKAD.
Lebih lanjut, Syahroni mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Pemkab Dompu saat ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat likuiditas kas daerah sangat minim, sehingga pengelolaan arus kas harus dilakukan dengan lebih cermat dan terukur.
“Saat ini dalam kondisi keterbatasan fiskal sehingga likuiditas kas sangat minim. Kondisi seperti inilah yang menuntut pengendalian dan penataan arus kas yang lebih cermat,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak terkait, termasuk para ASN, dapat memahami situasi ini sebagai bagian dari upaya pengendalian keuangan daerah yang sedang berlangsung.
Ada yang Sudah Cair, Ada yang Masih Menunggu
Di sisi lain, tidak semua OPD mengalami keterlambatan yang sama. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Dompu, Agus Miswara, saat dikonfirmasi wartawan mengaku bahwa TPP Juni untuk pegawai di lingkup Setda sudah cair sejak sepekan terakhir.
“Untuk bulan Juni, kami di Setda sudah cair, Pak,” katanya singkat.
Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan waktu pencairan antar-OPD di lingkup Pemkab Dompu. Sementara Setda sudah menerima haknya, sebagian OPD lain hingga awal Agustus masih menunggu proses pengajuan maupun pencairan TPP Juni rampung.
Keterlambatan pembayaran TPP ini terjadi bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Kombinasi antara keterbatasan fiskal, kebijakan efisiensi, dan tertundanya pencairan TPP membuat daya belanja ASN semakin terbatas.
Bagi banyak ASN, TPP merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan bulanan. Ketika pencairannya molor dua bulan berturut-turut, dampaknya terasa langsung pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi harus berhadapan dengan kenaikan harga bahan pokok yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Para ASN berharap Pemkab Dompu dapat segera menuntaskan proses pencairan TPP Juni dan Juli, sekaligus memastikan agar keterlambatan serupa tidak terus berulang pada periode-periode berikutnya, mengingat TPP menjadi salah satu sumber penghasilan yang cukup diandalkan oleh pegawai negeri di daerah ini. (Idin)
29,454 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
