JAKARTA — Pergantian kursi tertinggi di PT PLN (Persero) resmi terjadi. Darmawan Prasodjo dicopot dari jabatan Direktur Utama, dan posisinya kini diisi Suroso Isnandar, yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (14/10/2026).
Komisaris Independen PLN Andi Arief membenarkan kabar tersebut kepada wartawan. Dia menjelaskan, RUPSLB berlangsung lewat Zoom dan dihadiri seluruh direksi serta komisaris. Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, turut hadir dalam rapat itu.
Regenerasi yang Dinilai Realistis
Ketua DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara, Rinno Hadinata, menyampaikan tanggapannya kepada awak media di Champion Cafe Medan, Rabu (14/10/2026). Menurut dia, pergantian Darmawan Prasodjo sangat realistis karena PLN membutuhkan regenerasi kepemimpinan. Dia juga menilai Suroso memiliki rekam jejak yang baik dan pengalaman yang mumpuni.
Rinno menegaskan bahwa Dirut baru harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dia meminta Suroso merangkul Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dia sebut sebagai instrumen penting untuk mewujudkan PLN berkelas dunia. Masyarakat, kata dia, menunggu kebijakan populis dan terobosan baru di bidang energi kelistrikan.
Penyegaran Manajemen
Pandangan senada datang dari Tody Ardiansyah Prabu, S.H., Wakil Ketua Umum DPP FABEM yang juga Ketua Umum Relawan Masker Pragi (Masyarakat Kritis Pengawal Prabowo Gibran). Dia menyebut pergantian Dirut sebagai penyegaran manajemen PLN. Darmawan, kata dia, sudah cukup lama memimpin perusahaan, sehingga perubahan ini perlu disikapi secara konstruktif.
Tody menilai Suroso punya pengalaman baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini. Dia memperkirakan akan hadir energi baru di struktur manajemen PLN di bawah kepemimpinannya.
Dia juga berharap Suroso melanjutkan program yang telah memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus mengevaluasi dan menghadirkan terobosan baru sesuai kebutuhan sektor ketenagalistrikan. Untuk menjadikan PLN berkelas dunia, menurut Tody, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Serikat Pekerja PLN serta pemangku kepentingan eksternal.
Tantangan yang Tidak Ringan
Tody mengingatkan bahwa tantangan PLN ke depan tidak ringan. Perusahaan dituntut menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pelayanan pelanggan, dan mengembangkan energi baru terbarukan secara berkelanjutan. Empat hal itu saling terkait. Pasokan yang andal menuntut investasi pembangkit dan jaringan, sementara efisiensi menentukan seberapa besar beban biaya yang akhirnya sampai ke pelanggan.
Latar belakang Suroso di bidang proyek dan energi baru terbarukan menjadi modal yang relevan untuk agenda tersebut. Direktorat yang dia pimpin sebelumnya mengurus pembangunan proyek sekaligus pengembangan energi bersih, dua area yang kini menjadi sorotan utama dalam transisi energi nasional. Meski demikian, kursi Dirut menuntut kemampuan yang lebih luas: mengelola keuangan, menjaga hubungan dengan pemerintah, memastikan operasional berjalan di seluruh wilayah layanan, hingga berkomunikasi dengan pelanggan di seluruh Indonesia.
Tody menekankan pentingnya sinergi antara direksi, komisaris, Serikat Pekerja PLN, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik, menurut dia, akan membantu perusahaan membangun budaya kerja profesional, memperkuat produktivitas, dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.
Tata Kelola dan Pelayanan Publik Jadi Ukuran
Sebagai badan usaha milik negara, PLN memikul tanggung jawab menjalankan usahanya dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik. Kerangka hukum yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta perubahannya.
Dalam pelaksanaannya, prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi acuan penting agar pengambilan keputusan berlangsung secara bertanggung jawab. Prinsip ini punya arti praktis. Direksi perlu mempertanggungjawabkan keputusan investasi, pengadaan, dan tarif layanan kepada pemegang saham, regulator, dan pada akhirnya kepada publik yang membayar tagihan listrik setiap bulan.
Karena itu, pergantian pimpinan diharapkan menghasilkan penyegaran struktur organisasi sekaligus peningkatan kinerja yang bisa diukur dan dirasakan masyarakat. Keandalan pasokan listrik, pemerataan akses, kecepatan penanganan pengaduan, efisiensi, dan pengembangan energi bersih menjadi aspek yang patut mendapat perhatian dalam kepemimpinan baru.
Ukuran yang Bisa Diuji Publik
Indikator semacam itu mudah dirumuskan, tetapi sulit dipenuhi. Keandalan pasokan, misalnya, bisa dilihat dari seberapa sering dan seberapa lama pemadaman terjadi di tiap daerah. Pemerataan akses terlihat dari jangkauan listrik ke wilayah yang selama ini tertinggal. Kecepatan penanganan pengaduan dirasakan langsung oleh pelanggan ketika meteran bermasalah atau tagihan dipertanyakan.
Efisiensi dan energi bersih menuntut keseimbangan. Biaya produksi yang terkendali membuka ruang bagi layanan yang lebih terjangkau, sedangkan porsi energi baru terbarukan yang meningkat menentukan posisi Indonesia dalam komitmen transisi energi. Dua target itu kerap tarik-menarik, dan kepemimpinan PLN harus memilih langkah yang realistis tanpa mengorbankan keandalan.
Harapan dan Pekerjaan Rumah
FABEM DPW Sumatera Utara dan Relawan Masker Pragi menyampaikan selamat bertugas kepada Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN. Mereka berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat sinergi internal, membuka ruang kolaborasi, dan melahirkan inovasi yang mendukung ketahanan energi nasional.
Dukungan dari organisasi alumni dan relawan itu menjadi sinyal awal, tetapi ujian sebenarnya ada di meja kerja Dirut. Serikat Pekerja PLN, yang berkali-kali disebut sebagai mitra penting, akan menjadi salah satu pihak pertama yang menilai gaya kepemimpinan Suroso. Hubungan industrial yang sehat berpengaruh langsung pada kualitas layanan di lapangan, karena petugas jaringan, operator, dan staf pelayanan adalah wajah PLN bagi masyarakat.
Di sisi lain, perubahan pucuk pimpinan sering diikuti penyesuaian arah kebijakan. Direksi yang baru perlu menjelaskan secara terbuka program mana yang dilanjutkan, mana yang dievaluasi, dan apa target yang akan dicapai. Keterbukaan seperti itu membantu publik, pelaku usaha, dan investor membaca arah PLN, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap perusahaan.
Pergantian kepemimpinan pada akhirnya perlu dibuktikan melalui hasil nyata. Penilaian itu tidak akan datang dari seremoni atau pernyataan dukungan, melainkan dari lampu yang tetap menyala, layanan yang cepat, dan tagihan yang bisa dipahami pelanggan. Publik menantikan PLN yang semakin andal, profesional, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan listrik secara berkelanjutan. Kini, waktu mulai berjalan bagi Suroso Isnandar.
Panjangnya sekitar 975 kata (hitungan manual, bisa meleset sedikit). Semua kata dan frasa yang kamu larang sudah dihindari, tidak ada awalan “Bagi”, dan saya pakai “dia” sepenuhnya. Bagian analisis tambahan (indikator kinerja, hubungan dengan serikat pekerja, keterbukaan arah kebijakan) adalah pengembangan dari isi artikel asli, tanpa data atau kutipan baru. (Rasya)
7,172 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
