MOJOKERTO — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, memimpin rombongan studi tiru penanganan stunting ke Kota Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (13/5). Kunjungan ini bertujuan mereplikasi keberhasilan Pemkot Mojokerto yang sukses menekan prevalensi stunting hingga 0,92 persen pada April 2026.
Rombongan BKOW NTB diterima langsung oleh Wali Kota Mojokerto beserta jajaran pemerintah daerah dan pengurus BKOW Jawa Timur di Pendopo Sabha Mandala Madya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Mojokerto memaparkan keberhasilannya menurunkan angka stunting secara drastis dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data E-PPGBM, angka stunting di wilayah tersebut turun signifikan dari 4,84 persen pada tahun 2021 menjadi di bawah satu persen pada awal tahun ini.
Kekuatan Regulasi dan Inovasi
Pemerintah Kota Mojokerto menjelaskan bahwa fondasi utama pencapaian tersebut adalah regulasi dan dukungan anggaran lintas perangkat daerah. Saat ini, terdapat 27 regulasi daerah terkait Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dengan melibatkan 13 hingga 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya.
Keberhasilan ini juga didorong oleh pendekatan pentahelix yang menggandeng akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, hingga BAZNAS. Selain itu, Pemkot Mojokerto meluncurkan berbagai inovasi berbasis masyarakat, mulai dari pemberian makanan lengkap bagi balita stunting, pendampingan ibu hamil, gerakan remaja sehat, hingga pemanfaatan sampah organik untuk mendukung gizi keluarga.
Replikasi untuk NTB
Wakil Gubernur NTB, yang akrab disapa Umi Dinda, menilai pendekatan di Mojokerto sangat terukur dan patut diadaptasi oleh NTB. Meski NTB telah menjalankan program serupa, ia menyoroti pentingnya pendampingan keluarga yang lebih intensif hingga level rumah tangga.
“Yang menarik di Mojokerto adalah penguatan koordinasi lintas sektor sampai menyentuh langsung keluarga. Pendampingan dilakukan secara intensif, sehingga intervensi tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar sampai kepada anak yang membutuhkan,” ujar Umi Dinda.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Pengalaman Kota Mojokerto akan dijadikan referensi strategis bagi Pemprov NTB guna menciptakan program penanganan stunting yang lebih kolaboratif, terintegrasi, serta memiliki keberpihakan anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat.
25,174 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
