DOMPU — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengawal seluruh program bantuan sosial. Kerja sama ini mencakup penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Program Atensi dari Kementerian Sosial yang menyasar rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan.
Dalam pemutakhiran data, Kejari Dompu ikut turun langsung ke lapangan untuk bertatap muka dengan calon penerima bantuan, sekaligus melakukan harmonisasi menyusul proses pengajuan gelar pahlawan untuk Sultan Sirajuddin yang tengah berjalan. “Khusus Pemutakhiran data, saat ini difokuskan di dua lokasi, yakni Desa Jala dan Desa Kampasi Meci.
Validasi Data Jadi Kunci
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Dede Mulyadi, menjelaskan bahwa keterlibatan Kejari dalam proses ini bertujuan memastikan data penerima benar-benar valid dan sesuai kriteria sasaran. Ia mengatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Lusiana Bidan, SH, MH, bersama Kasi (Datun) Perdata dan Tata Usaha Negara turut hadir langsung meninjau lokasi.
“Ibu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu Lusiana Bidan SH, MH, ikut turun lapangan bahkan dia ikut memberi sumbangan ke anak-anak yatim,” jelas Dede Mulyadi.
Kehadiran jajaran Kejari hingga terjun langsung ke desa memberi sinyal bahwa pengawasan terhadap program bantuan sosial di Dompu kini melibatkan unsur penegak hukum sejak tahap pendataan, bukan hanya pada tahap penyaluran. Harapannya, potensi salah sasaran maupun celah penyimpangan bisa ditekan sejak awal.
Perhatian Khusus untuk Eks Napi dan Penyandang Disabilitas
Selain menyasar warga kurang mampu pada umumnya, Dinsos Kabupaten Dompu juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok eks narapidana (eks napi) dan penyandang disabilitas. Dukungan ini diberikan agar kelompok tersebut dapat kembali menjalani kehidupan bersama masyarakat secara layak setelah menghadapi masa sulit, baik akibat proses hukum yang pernah dijalani maupun keterbatasan fisik yang dimiliki.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa program sosial yang dijalankan Dinsos tidak berhenti pada bantuan berbasis ekonomi semata, tetapi juga menyentuh aspek reintegrasi sosial bagi kelompok yang rentan mengalami stigma.
Mengawal Program Bupati dan Wakil Bupati
Dede Mulyadi menegaskan, seluruh proses pemutakhiran data dan verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari upaya mengawal program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Dompu di sektor sosial.
“Sasaran itu sesuai dengan kriteria, bahkan dalam penyerahan bantuan akan dihadiri oleh Bupati, tapi launchingnya tetap di Pos,” ujarnya.
Dengan skema ini, proses penyerahan bantuan direncanakan tetap dipusatkan di Pos sebagai titik distribusi resmi, meski kehadiran Bupati dalam acara penyerahan menjadi bentuk dukungan langsung dari kepala daerah terhadap program tersebut.
Sinergi Lintas Lembaga
Kolaborasi antara Dinsos dan Kejari Dompu ini memperlihatkan pola kerja sama lintas lembaga yang makin diperkuat di tingkat kabupaten. Pelibatan unsur kejaksaan dalam proses pendataan sosial menjadi langkah yang cukup jarang terjadi, mengingat biasanya kejaksaan lebih dikenal berperan pada aspek penegakan hukum ketimbang pendampingan program sosial sejak tahap awal.
Dengan adanya PKS ini, harapannya penyaluran BLT dan Program Atensi di Dompu dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan minim celah penyimpangan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan yang digulirkan pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial. (Idin)
5,215 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
