DOMPU — Empat bulan telah berlalu sejak Pemerintah Provinsi Bali, NTB, dan NTT menyepakati kerja sama regional (KR-BNN) di Golo Mori, Januari 2026. Sayangnya, bagi Kabupaten Dompu, kesepakatan raksasa itu seolah masih menjadi gema di kejauhan.
Tatkala ambisi mengintegrasikan pariwisata Bali-Nusra, tiga permata Dompu yakni, Pantai Lakey, Gunung Tambora, dan Pulau Satonda masih tertahan di pintu masuk perencanaan regional.
Sudahkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu bergerak menyusun proposal teknis untuk menjajakan potensi destinasi yang ada ke meja Sekretariat Bersama KR-BNN ?
Selama dekade terakhir, pariwisata Dompu selalu berkutat pada kata “potensi”. Lakey diakui sebagai titik selancar dunia, Tambora adalah monumen geowisata sejarah, dan Satonda merupakan keajaiban ekologi bahari. Namun, dalam kacamata industri pariwisata modern, potensi tanpa dokumen kerja adalah “barang mati”.
Pasca penandatanganan kerja sama di ITDC The Golo Mori, fokus KR-BNN bergerak pada lima bidang strategis, terutama konektivitas dan standardisasi layanan internasional. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, telah mengonfirmasi kenaikan rute penerbangan ke NTB dari 18 menjadi 27 rute. Tanpa diplomasi yang agresif, tambahan konektivitas ini hanya akan melompati Dompu, memperlebar jarak antara kemajuan Mandalika dan stagnasi di wilayah Timur.
Keterlibatan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) melalui InJourney Group menjadi kunci. Sebagai pengelola kawasan sukses seperti Mandalika yang mencatatkan 1,4 juta kunjungan pada 2025, ITDC memiliki mandat untuk mereplikasi kesuksesan tersebut. Akan tetapi, ITDC tidak bisa bekerja dalam ruang hampa.
“Masalahnya bukan pada ketertarikan investor, melainkan pada kejelasan administrasi. ITDC membutuhkan permintaan resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, kepastian tata ruang, dan status lahan yang ‘clean and clear’ sebelum bisa melangkah.”
Kebuntuan saat ini diduga bersumber dari pola “saling tunggu”. Pemkab Dompu cenderung menunggu arahan Provinsi, sementara Pemprov NTB menanti usulan konkret dari bawah. Jika pola ini bertahan, Dompu akan terus berada di luar arus besar ekosistem pariwisata terpadu.
Untuk memutus kebuntuan, Pemkab Dompu memerlukan keberanian administratif. Langkah realistis yang harus segera diambil meliputi antaralain, Diplomasi Formal – Pemkab Dompu harus segera melayangkan surat resmi kepada ITDC dan Sekretariat Bersama KR-BNN untuk membuka penjajakan kerja sama.
Langkah selanjutnya, Penyusunan Proposal Tunggal – Dokumen ini tidak boleh sekadar brosur promosi. Ia harus berisi peta kawasan, kebutuhan infrastruktur dasar, skema investasi, hingga kalender event internasional yang terintegrasi.
Kemudian Mandat Kelembagaan – Segera meminta fasilitasi khusus dari Pemprov NTB agar tiga destinasi utama Dompu dimasukkan secara eksplisit dalam agenda pembahasan teknis regional.
Sebagai catatan yang harus diperhatikan bahwa, lonjakan kunjungan di Golo Mori pada 2025 menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan profesional mampu mendongkrak ekonomi lokal secara instan.
Bagi kabupaten Dompu, KR-BNN adalah momentum langka untuk keluar dari posisi pinggiran. Lakey, Tambora, dan Satonda bukan sekadar aset alam, melainkan modal ekonomi yang membutuhkan tata kelola serius. Tanpa dokumen kerja yang solid dan komunikasi formal, tiga destinasi ini berisiko tetap menjadi “potensi abadi” yang ramai di media sosial, namun absen di meja kebijakan pembangunan nasional.
Fakta yang sudah direalisasikan oleh ITDC yakni, Realisasi Kunjungan 2025 Mandalika (1,4 Juta), Golo Mori (28.406 – melampaui target). Peningkatan rute udara NTB menjadi 27 rute. (Idin/redaksi)
39,702 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
