DOMPU – Ikhtiar untuk penetapan Pantai Lakey di Kabupaten Dompu sebagai lokasi resmi pertandingan selancar ombak pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 NTB-NTT dirasa akan adanya tarik-ulur kepentingan. Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Kabupaten Dompu secara tegas mendesak para pemangku kepentingan tingkat provinsi dan nasional untuk mengamankan lokasi tersebut demi mendongkrak kunjungan wisata serta geliat ekonomi daerah.
Pelaksanaan PON XXII tahun 2028 yang menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah bersama mulai memasuki tahap krusial dalam penetapan titik pertandingan untuk setiap cabang olahraga (Cabor).
Pembina PSOI Kabupaten Dompu, Muhammad Ali, secara terbuka menyoroti adanya indikasi pergesekan dan tarik-ulur kepentingan terkait penentuan arena pertandingan cabor selancar ombak. Dia menegaskan bahwa Pantai Lakey di Kecamatan Hu’u memiliki kelayakan penuh untuk dipertahankan dan ditunjuk sebagai tuan rumah karena reputasinya yang sudah mendunia.
Kawasan Pantai Lakey secara alami memiliki prasarana ombak yang tidak membutuhkan intervensi pembangunan fisik besar-besaran, sebuah fakta yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang melarang pembangunan fasilitas kelengkapan baru untuk PON 2028.
Pantai ini diakui secara global karena karakteristik gelombang kembarnya yang sangat konsisten dan ideal bagi kejuaraan olahraga kelas atas.
Kawasan tersebut ditopang oleh beberapa titik selancar utama yang menjadi keunggulan komparatif Dompu, antara lain, – Lakey Peak – Periscope – Nungas – Lakey Pipe – Cobble Stone – Nangadoro.
Menghadapi celah dan potensi hilangnya kesempatan menjadi tuan rumah ajang ini, PSOI Kabupaten Dompu mendorong intervensi langsung dari figur-figur penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun level pusat.
Sasaran terdepan dari desakan pengamanan titik pertandingan ini diarahkan langsung kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Mori Hanafi.
Selain berstatus sebagai Ketua KONI NTB yang memimpin proses persiapan infrastruktur hingga menyentuh rasio kelayakan 80 persen, posisi Mori Hanafi sebagai anggota DPR RI menempatkannya pada titik daya tawar politik yang teramat kuat.
Ali meminta agar figur legislatif tersebut menerjemahkan harapan masyarakat Dompu melalui lobi-lobi khusus di lingkaran pusat, mengunci posisi Pantai Lakey agar ditetapkan sebagai lokasi pertandingan mutlak.
Manuver strategis yang sama dituntut dari Ketua PSOI Provinsi NTB. Sebagai kepanjangan tangan induk olahraga selancar tingkat provinsi, entitas ini ditugaskan untuk mengambil peran substantif pada garis depan dalam merumuskan justifikasi teknis dan memastikan panitia besar penyelenggara PON 2028 tidak merelokasi pertandingan ke perairan lain.
Penetapan Pantai Lakey sebagai lokasi sentral pertandingan selancar PON 2028 dinilai sangat signifikansi dan strategis karena dampaknya yang menjangkau aspek makroekonomi daerah.
Menurut argumentasi yang dibangun PSOI, penyelenggaraan perlombaan selancar skala nasional di Dompu akan memicu efek ganda ekonomi yang sangat masif bagi stabilitas kesejahteraan masyarakat pesisir di sekitar Kecamatan Hu’u.
Suntikan perputaran ekonomi dari ajang berskala nasional ini sangat urgensi terlebih kondisi stagnasi sektor pariwisata yang sedang mendera kabupaten Dompu.
Pemkab Dompu di bawah kendali Bupati Bambang Firdaus tercatat telah berhenti mengalokasikan alur anggaran pembangunan infrastruktur pendukung dan promosi untuk Pantai Lakey semenjak kawasan tersebut ditarik ke dalam program optimalisasi aset oleh Pemerintah Provinsi NTB pada rentang periode 2020–2023. Pembiaran ini diperparah oleh kegagalan pemerintah daerah secara birokratis dalam mengintegrasikan Pantai Lakey ke dalam cetak biru Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN).
Keputusan final mengenai penetapan titik perlombaan selancar ombak PON 2028 pada akhirnya menjadi ujian kelayakan atas kapasitas lobi antara aparatur pemerintah daerah, hierarki KONI, dan pemangku kebijakan olahraga nasional.
Penunjukan pasti Pantai Lakey tidak sekadar mengafirmasi legitimasi kawasan tersebut sebagai destinasi selancar taraf dunia, tetapi juga mengambil porsi sebagai instrumen penyelamatan sektor pariwisata Kabupaten Dompu dari siklus perlambatan ekonomi jangka panjang.
Realisasi target penyelenggaraan ini mutlak bergantung pada konsistensi gerakan advokasi yang diinisiasi oleh berbagai lapisan pemangku kepentingan dalam dua tahun masa krusial persiapan menuju kompetisi bergengsi. (Idin)
7,307 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
