DOMPU – Pelaksanaan Festival Lakey tahun 2026 di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), terancam tidak dapat digelar akibat tekanan pengetatan fiskal nasional yang membatasi ruang gerak anggaran daerah.
Tidak adanya alokasi dana di Dinas Pariwisata serta khabar gagalnya lobi tingkat tinggi Bupati ke pemerintah pusat untuk mendapatkan pembiayaan tunai membuat keberlanjutan event unggulan ini berada di ujung tanduk.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, Ir. Abdul Muis, menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Festival Lakey tahap kedua tahun ini. Ketiadaan pos anggaran tersebut menjadi konfirmasi resmi bahwa rencana penyelenggaraan festival lanjutan harus ditunda.
Pada edisi 2025, Pemkab Dompu sempat menggelar festival secara megah dan mencatatkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui tarian kolosal Ou Balumba yang melibatkan 21.220 penari di sepanjang Pantai Lakey pada 19 Juli 2025. Namun, untuk pelaksanaan tersebut, Pemkab Dompu harus merogoh kas daerah secara mandiri tanpa dukungan dana signifikan dari pemerintah pusat.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, sebelumnya telah melakukan serangkaian lobi tingkat tinggi ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembiayaan Festival Lakey tahap kedua. Audiensi dilakukan dengan harapan festival dapat masuk skema Kharisma Event Nusantara (KEN) atau memperoleh dukungan langsung dari kementerian terkait.
Hasil lobi tersebut belum membuahkan dukungan finansial dalam bentuk dana tunai. Pemerintah pusat menyampaikan bahwa anggaran tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang langsung, dan hanya membuka opsi seperti dukungan non-tunai berupa pendampingan teknis dan promosi.
Selain itu biasanya berupa pencantuman dalam kalender event nasional pada tahun-tahun berikutnya, dengan syarat daerah mampu melaksanakan festival secara konsisten menggunakan anggaran sendiri.
Penundaan ini berpotensi memperpanjang stagnasi sektor pariwisata Kabupaten Dompu yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Pada edisi 2025, festival ini tercatat menggerakkan perputaran ekonomi sekitar Rp15 miliar dan tingkat hunian penginapan di kawasan Lakey mencapai 90 persen, menjadikan event ini sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi pesisir Hu’u.
Tanpa festival pada 2026, momentum kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang sempat melonjak tahun lalu berpotensi turun drastis. Pemkab Dompu kini menghadapi tantangan ganda, yaitu mengelola ekspektasi publik atas janji keberlanjutan event sekaligus mencari skema pendanaan alternatif di tengah keterbatasan fiskal nasional.
Penundaan Festival Lakey 2026 mencerminkan kerentanan struktural pengembangan pariwisata daerah yang masih bergantung pada intervensi anggaran tahunan, baik dari APBD maupun pusat. Kondisi ini menempatkan Pemkab Dompu pada posisi yang sulit, mengingat Pantai Lakey memiliki potensi menjadi destinasi wisata kelas dunia, terutama melalui keunggulan ombak selancar di Lakey Peak, Periscope, hingga Lakey Pipe.
Beberapa langkah strategis yang dinilai mendesak untuk dirumuskan Pemkab Dompu mencakup, Penyusunan skema pendanaan alternatif berbasis kemitraan dengan sektor swasta dan BUMN seperti PT Sumbawa Timur Mining (STM) yang telah terlibat pada edisi 2025.
Selain itu, Integrasi Pantai Lakey ke dalam blueprint Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) bersama ITDC (InJourney Tourism Development Corporation)yakni sebuah BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata terkemuka di Indonesia
Sekiranya ITDC bukan menjadi pilihan maka yang harus dilakukan adalah penguatan koordinasi lintas pemerintahan agar festival dapat masuk kalender KEN pada 2027.
Sangat memungkinkan apabila dilakukan diversifikasi format acara menjadi event berskala lebih kecil namun konsisten sebagai prasyarat pengusulan event nasional.
Penundaan Festival Lakey 2026 menjadi ujian nyata bagi kemampuan Pemkab Dompu mengelola prioritas pembangunan pariwisata di tengah tekanan fiskal nasional. Tanpa langkah konkret dan strategi pendanaan yang inovatif, harapan menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah berisiko terus tertunda, sementara potensi besar Pantai Lakey sebagai destinasi kelas dunia akan tetap belum termanfaatkan secara optimal. (Idin)
19,490 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
