DOMPU — Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu menepis kabar miring yang menyebut adanya tunggakan Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan (nakes) hingga enam bulan. Meski mengakui adanya keterlambatan, pihak rumah sakit menegaskan bahwa selisih bayar tersebut merupakan warisan yang kini telah berhasil dipangkas.
Direktur RSUD Dompu, dr. Fitratul Ramadhan, Sp.P, menjelaskan bahwa saat dirinya pertama kali menjabat, kondisi keuangan rumah sakit memang sudah dibebani selisih pembayaran jaspel selama enam bulan.
“Sejak saya dilantik, selisihnya memang sudah enam bulan. Jadi, ini persoalan lama yang terus kami urai. Selama 2,5 tahun terakhir, fokus utama saya adalah menyehatkan keuangan dengan mengurangi utang-utang tersebut,” ujar dr. Fitratul kepada ntbpost.co via aplikasi Whatsapp, Sabtu (25/4).
dr. Fitratul meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa, berkat manajemen keuangan yang ketat dalam tiga tahun terakhir, sehingga selisih pembayaran yang semula enam bulan kini telah diperkecil.
“Saat ini selisihnya tinggal tiga bulan, bukan enam bulan lagi. Kami rutin membayar tiap bulan, bahkan pernah dalam satu bulan kami bayar dua kali untuk mengejar ketertinggalan klaim,” tegasnya.
Menurut direktur RSUD Dompu, kendala pembayaran pada bulan Maret lalu, murni disebabkan oleh faktor administratif. Ia menyebutkan adanya pekerjaan rekam medis dari pihak nakes dan tim terkait yang belum tuntas, sehingga proses pemberkasan klaim terhambat.
Katanya, selain kendala internal, perubahan regulasi dari BPJS Kesehatan turut memberikan tekanan pada arus kas (cash flow) rumah sakit. “Sejak Maret lalu BPJS tidak lagi memberlakukan sistem uang muka ke pihak rumah sakit.” Jelas dr. Fit biasa direktur RSUD ini disapa.
“Aturan baru BPJS mengharuskan pemberkasan selesai total. Klaim bisa dibayarkan paling cepat 25 hari kerja setelah pengajuan. Namun, Insya Allah akhir bulan ini cair, dan akan langsung kami salurkan untuk jaspel serta kewajiban lainnya,” imbuhnya.
Keputusan manajemen untuk memprioritaskan Hak pegawai dan operasional medis berdampak pada tertundanya pengembangan infrastruktur. Selama masa kepemimpinannya, hampir tidak ada pembangunan fisik yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kami lebih memilih fokus ke Jaspel, pengadaan obat-obatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Bagi kami, pelayanan dan hak nakes adalah prioritas utama dibandingkan pembangunan fisik,” pungkas dr. Fitratul.
Dengan klarifikasi ini dia berharap dapat memberikan pemahaman kepada publik dan internal nakes bahwa manajemen tengah melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan beban finansial masa lalu demi stabilitas layanan kesehatan di Kabupaten Dompu. (Idin)
25,230 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
