DOMPU — Kabupaten Dompu tengah menghadapi alarm bahaya sosial. Tatkala lebih dari tiga ribu warga baru saja terperosok ke jurang kemiskinan, anggaran daerah justru tersedot habis untuk membiayai belanja dan kenyamanan birokrasi.
Fakta muram ini terungkap menyusul penyaluran bantuan pangan berbasis data mutakhir tahun 2026 oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog di Kelurahan Bali, Jumat (22/5/2026) lalu. Tokoh masyarakat Dompu, Drs. H. Mohamad Alexander, M.Si. membedah anomali data tersebut dan melontarkan kritik keras terhadap tata kelola Pemerintah Kabupaten Dompu.
Berdasarkan penelusuran data, jumlah penduduk miskin di Dompu sejatinya sempat melandai dari 32.080 jiwa (2024) ke 31.270 jiwa (2025). Namun, merujuk pada basis data penerima bantuan 2026 yang disinkronkan dengan sistem P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), angkanya justru meroket menembus 34.412 jiwa.
Bahkan, pemutakhiran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) per April 2026 memotret realita yang lebih gelap, yakni ada 39.847 jiwa di Dompu yang kini terjerat dalam kategori miskin ekstrem.
“Dalam kurun waktu kurang dari setahun, ada ledakan 3.142 jiwa miskin baru. Ini peningkatan drastis di angka 10,05 persen. Pemerintah tidak boleh tutup mata, ini adalah sinyal darurat bagi kesejahteraan daerah,” tegas H. Alexander, Minggu (24/5/2026).
Saat angka kemiskinan meroket, justru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Dompu tercekik oleh belanja pegawai yang menyedot porsi hingga 61,08 persen. Angka ini lanjut H. Alexander, melampaui batas kewajaran rasio belanja pegawai yang idealnya maksimal 30 persen.
Dampaknya sangat fatal sambung H. Alex, karena ruang untuk belanja modal dan pembangunan yang berdampak langsung pada perut rakyat menjadi sangat kerdil.
“Tragisnya, ketika himpitan ekonomi warga dan kondisi keuangan pusat yang sedang goyah, kita malah disuguhi tontonan pemborosan oleh eksekutif dan legislatif. Mulai dari pengadaan mebel mewah, pembelian mobil dinas baru, hingga perbaikan rumah dinas yang ujung-ujungnya dibiarkan berdebu tanpa penghuni,” kritiknya tajam.
Alexander mendesak agar Pemda segera melakukan puasa anggaran untuk hal-hal yang tidak esensial. Selain itu, ia menantang pihak legislatif untuk berhenti bermanja dengan APBD dan mulai memutar otak mencari inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru.
Terkait ledakan 3.142 orang miskin baru, H. Alexander mewanti-wanti Pemda agar tidak gegabah menelan data. Ia mendesak adanya investigasi lapangan untuk memetakan karakteristik penerima bantuan.
“Harus disisir ketat. Bedakan mana warga yang secara fisik dan ekonomi benar-benar hancur, dan mana yang sekadar bermental miskin, berpura-pura melarat hanya demi menumpang nama di sistem bantuan sosial,” paparnya.
Menghadapi kondisi ini, H. Alexander menawarkan solusi struktural untuk menekan angka kemiskinan. Katanya, ketergantungan warga pada profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diurai dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat di sektor proyek pemerintah.
“Pemkab Dompu harus membuka keran lapangan kerja dari proyek-proyek daerah secara adil dan transparan. Hentikan praktik kotor primordialisme atau bagi-bagi jatah proyek jalur kedekatan. Beri kesempatan bagi mereka yang mau berkeringat dan berkompetisi secara fair,” imbuhnya.
H. Alexander juga menyampaikan peringatan keras soal efek domino kemiskinan terhadap keamanan kabupaten Dompu. “Kemiskinan adalah karpet merah bagi kriminalitas. Semakin banyak perut yang lapar, semakin tinggi angka kejahatan. Jika Pemkab Dompu lambat membenahi urusan ekonomi ini, bersiaplah melihat keamanan dan ketertiban Dompu menjadi taruhan,” pungkasnya. (Idin)
7,242 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
