DOMPU — Hari ini, kita kembali dihadapkan pada pemandangan yang mengundang keprihatinan. Ribuan warga Kabupaten Dompu tercatat di Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tiap bulan harus mengantre untuk menerima bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan ini pun terlambat dibagikan, hanya untuk bulan Februari dan Maret yang baru bisa direalisasikan karena alasan kelangkaan kemasan dan melonjaknya harga beras di pasaran. 
Bukan keterlambatan teknis itu yang membuat redaksi NTB POST membahasnya di tajuk ini, akan tetapi data statistik antrean warga miskin yang menampar wajah pembangunan di daerah kita.
Tercatat pada tahun 2025, jumlah penerima bantuan pangan di Dompu berada di angka 22.773 orang. Ketika memasuki tahun 2026, angkanya melonjak drastis menjadi 34.412 orang. Ada penambahan 11.639 jiwa baru yang kini harus menggantungkan urusan perut mereka pada subsidi negara.
Kita harus berani jujur membaca data ini. Bertambahnya belasan ribu penerima bantuan bukanlah prestasi pendataan dari pemerintah, melainkan indikator telanjang bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Dompu sedang meroket tajam.
Lonjakan angka kemiskinan ini menjadi bukti sah bahwa program pembangunan yang dibanggakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Dompu rupanya belum memberikan dampak nyata pada penurunan angka kemiskinan. Pembangunan tampaknya hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat seremonial atau fisik semata, dan gagal menyentuh substansi kesejahteraan ekonomi di akar rumput.
Akar dari seluruh carut marut ini sangatlah jelas yakni, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Kita tidak bisa berharap kemiskinan turun jika ruang-ruang untuk bekerja tidak pernah diciptakan.
Saat ini, sektor-sektor penggerak ekonomi di kabupaten Dompu belum mampu menyerap tingginya angka pengangguran. Angkatan kerja produktif terus bertambah, namun ketersediaan lapangan kerja jalan di tempat. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap pendapatan yang layak. Ketika daya beli masyarakat hancur, kerawanan pangan terjadi, dan ujungnya, mereka kembali menengadahkan tangan untuk beras bantuan.
Pemerintah Kabupaten Dompu tidak boleh menganggap remeh ledakan angka 34.412 penerima bantuan ini. Bantuan sosial memang penting sebagai jaring pengaman jangka pendek, bak obat pereda nyeri. Namun, ia tidak pernah menyembuhkan penyakit utamanya.
Redaksi NTB POST meminta perhatian Pemkab Dompu untuk segera mengevaluasi total arah kebijakan pembangunannya. Harus ada cetak biru ( blueprint ) yang jelas dan terukur terkait investasi dan penciptaan lapangan kerja padat karya. Kebijakan daerah harus segera digeser dari yang sekadar menghabiskan anggaran menjadi program yang memutar roda ekonomi kerakyatan.
Jika pemerintah kabupaten gagal menciptakan lapangan kerja dan hanya puas menjadi panitia penyalur bansos, maka ke depan, kita hanya akan melihat antrean warga miskin di Dompu yang semakin panjang dan tak berujung. (Redaksi/Idin)
29,280 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
