DOMPU — Arah pembangunan dan tata kelola anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu harus segera dievaluasi. Fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didorong untuk beralih dari pembangunan fisik menuju program-program yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi masyarakat demi mengentaskan kemiskinan.
Desakan ini disampaikan oleh H. Ikhtiar Yusuf, S.H. Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, maupun sarana irigasi di Kabupaten Dompu saat ini sudah terbilang maksimal dan memadai.
“Karena infrastruktur dasarnya sudah baik, maka program perencanaan ke depan harus dialihkan pada sektor lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini adalah jalan keluar agar masyarakat kita terhindar dari jurang kemiskinan. Di sinilah peran vital Bappeda dalam membuat perencanaan, dan BPKAD dalam mengelola APBD agar benar-benar bermuara untuk kesejahteraan rakyat,” tegas mantan Kepala Inspektorat yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu ini.
Agar pengentasan kemiskinan ini terwujud, Ikhtiar menyoroti pentingnya efisiensi APBD. Ia mengingatkan para pejabat di lingkup Pemkab Dompu untuk membelanjakan anggaran berdasarkan kebutuhan riil rakyat, bukan sekadar keinginan birokrasi.
“Jangan ada lagi anggaran yang terbuang sia-sia, seperti mengganti perabot di ruang kerja pejabat padahal yang lama masih sangat layak pakai. Uang itu jauh lebih bermanfaat jika disalurkan untuk program pengentasan kemiskinan,” sorotnya.
Tuntutan untuk mengelola anggaran dengan bersih dan efisien ini bukan tanpa alasan. Ikhtiar membeberkan fakta krusial tentang nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Dompu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini berstatus Merah.
Status ini menjadi sinyal bahaya bahwa Kabupaten Dompu telah masuk dalam radar target lembaga antirasuah tersebut. “Kita harus belajar dari kasus mantan Wali Kota Bima, HM Lutfi. Kasus tersebut berawal dari nilai MCP yang merah sehingga Pemkot Bima jadi target operasi. Mudah-mudahan mimpi buruk ini tidak terjadi di Dompu. Pemkab harus segera berbenah,” ujarnya.
Untuk menjalankan agenda besar pengentasan kemiskinan dan membersihkan birokrasi, Pemkab Dompu membutuhkan figur-figur eksekutor yang andal. Mengingat Pemkab Dompu saat ini sedang merekrut 11 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Ikhtiar berharap Bupati dapat menunjuk pejabat yang loyal, inovatif, dan berintegritas tinggi terhadap tupoksinya.
Selain mengandalkan APBD, Ikhtiar juga mendesak para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat membangun komunikasi dengan kementerian di Jakarta guna menjemput dana tambahan.
“Peluang kita sangat besar. Bupati Dompu, Bambang Firdaus, adalah anak ideologis Presiden Prabowo. Sebagai Bupati, hampir dipastikan semua pintu kementerian terbuka untuknya. OPD harus mampu menerjemahkan keunggulan ini dengan membawa proposal program pengentasan kemiskinan yang rasional ke pusat. Jangan biarkan peluang emas ini lewat begitu saja,” terangnya.
Selain strategi eksternal ke pusat, Pemerintah Kabupaten Dompu juga dituntut untuk melakukan pembenahan internal yang radikal. Langkah utama yang harus dilakukan adalah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Pemerintah daerah perlu memetakan ulang secara komprehensif seluruh potensi yang bisa dikonversi menjadi sumber PAD baru. Sektor-sektor seperti pajak daerah, retribusi, hingga pemanfaatan aset yang selama ini terbengkalai harus dikelola secara ketat dan transparan.
Di samping itu, peran Perusahaan Milik Daerah (Perusda) harus segera direvitalisasi. Selama ini, Perusda belum memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. Dengan perombakan manajemen yang profesional, Perusda harus dikembalikan pada khitahnya: sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus ujung tombak penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Dompu.
“Perusahaan daerah air minum (PDAM) juga harus dikelola maksimal dengan pembiayaan yang optimal sehingga mampu menyuntik PAD,” sebut orang yang pernah menjadi calon Wakil Bupati pasangan Eri Aryani H. Bambang ini.
Sinergi antara kuatnya lobi ke pemerintah pusat, lonjakan PAD, dan aktifnya Perusda akan menciptakan efek domino yang positif. Bupati Bambang Firdaus diharapkan mampu membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, sehingga roda perekonomian kembali berputar dan kemiskinan dapat ditekan secara nyata. (idin)
19,630 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
