Pengakuan tentang merosotnya kas daerah menyingkap adanya paket proyek titipan dan kebijakan deposito sejumlah besar anggaran. Tiga kepentingan harus ada yang mengalah, pegawai, program prioritas, ataukah paket titipan.
DOMPU — Pengakuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu tentang kas daerahnya yang merosot ternyata tidak meredakan persoalan, malah memperbesarnya. Begitu pernyataan itu beredar, dua dugaan langsung mengemuka secara bersamaan. Pertama, adanya paket proyek “titipan” yang menumpang di lembar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kedua, kecurigaan bahwa Pemkab sempat mengejar keuntungan dengan menempatkan dana dalam bentuk deposito bernilai besar.
Deposito dan paket titipan adalah dua urusan terpisah tetapi, keduanya bertemu pada satu titik yang sama yakni, melambatnya belanja daerah untuk program yang semestinya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Deposito, uang yang terkunci, belanja tertahan
Menempatkan kas daerah dalam deposito sebenarnya bukan praktik yang dilarang. Pemerintah daerah lazim memarkir dana menganggur untuk memetik bunga, dan hasilnya masuk sebagai pendapatan daerah. Persoalan muncul ketika dana yang seharusnya mengalir menjadi jalan, gedung sekolah, layanan kesehatan, atau bantuan sosial justru tertahan di rekening berjangka demi bunga. Saat itu terjadi, penyerapan anggaran melambat dan program untuk warga ikut tertunda.
Apabila kas daerah benar-benar merosot, lantas mengapa dana dalam jumlah besar sempat disimpan sebagai deposito, dan bukan dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat ?
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, SP, menyatakan dana deposito itu kini nyaris habis ditarik. “Deposito hampir semua sudah ditarik,” ujarnya.
Pernyataan itu sendiri menyimpan makna. Penarikan deposito secara besar-besaran umumnya dilakukan ketika kas operasional menipis dan pemerintah membutuhkan likuiditas cepat untuk menutup kewajiban. Dengan kata lain, jawaban Syahroni justru memperkuat gambaran bahwa kondisi keuangan daerah sedang tertekan. Akan tetapi mengapa dana sebesar itu sempat terparkir, dan apa keuntungan yang diperoleh selama uang tersebut mengendap.
Dugaan kedua menyangkut paket proyek titipan, pekerjaan yang diselipkan ke dalam APBD, kerap tanpa melalui perencanaan yang utuh. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan paket-paket semacam ini sebagian besar bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dan hingga kini belum berjalan.
Ketika dimintai keterangan soal paket titipan, Kepala BPKAD memilih tidak menjawab. “Yang ini saya no comment,” katanya.
Sikap menahan diri itu bukan pengakuan atas apa pun, dan tidak boleh dibaca sebagai bukti. Namun dalam situasi keuangan yang sedang seret, paket pekerjaan yang sudah teranggarkan tetapi belum dieksekusi menambah beban yang harus ditanggung kas daerah. Komitmen belanja tetap tercatat, sementara uang untuk membayarnya belum tentu tersedia.
Pilihan yang tidak menyenangkan, TPP, Program Prioritas atau Pokir
Tekanan pada kas daerah memaksa Pemkab Dompu masuk ke pilihan yang sama-sama pahit. Anggaran terbatas, sementara kebutuhan berebut pada antrean yang sama yakni, Pokir DPRD, program prioritas dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Logikanya saling meniadakan. Bila Pemkab mendahulukan Pokir dan program prioritas, tentu saja ruang untuk membayar TPP menyempit dan pegawai harus melepas tambahan penghasilan yang selama ini mereka terima. Sebaliknya, bila TPP yang diselamatkan, maka Pokir dan program prioritas yang harus dikorbankan atau ditunda.
Tidak ada opsi yang membuat semua pihak puas karena setiap rupiah yang dialokasikan ke satu pos otomatis mengurangi pos yang lain.
Bagi banyak pegawai, TPP bukan sekadar bonus, melainkan bagian dari penghasilan yang sudah dihitung untuk kebutuhan rumah tangga seperti, cicilan, biaya sekolah anak, hingga belanja harian. Ketika pembayarannya terancam, tekanan itu merembet ke keluarga-keluarga yang bergantung padanya.
Pada saat yang sama, menunda Pokir dan program prioritas berarti menunda layanan dan pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat luas. Apa pun yang dipilih Pemkab Dompu nanti, ada kelompok yang dirugikan.
Sampai laporan ini diterbitkan, Pemkab Dompu belum merinci secara terbuka berapa nilai kas yang tersisa, berapa besar dana yang sempat didepositokan beserta bunga yang diperoleh, serta daftar paket pekerjaan yang sudah teranggarkan namun belum berjalan.
Tanpa keterbukaan angka, publik sulit menilai sejauh mana kondisi keuangan daerah benar-benar genting dan apakah ada pengelolaan yang patut dipersoalkan.
Banyak pertanyaan yang terus mengalir seperti, ke mana arah uang rakyat selama disimpan, siapa yang menitipkan paket dan atas dasar apa, dan pos mana yang akhirnya dikorbankan ketika kas tak lagi cukup untuk semua. Jawabannya akan menentukan siapa yang menanggung beban paling berat dari keuangan daerah yang sedang surut. (Idin)
21,158 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
