JAKARTA – Nasib empat pewarta asal Indonesia yang sedang meliput misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla tengah menjadi kegundahan bagi keluarga pers di tanah air. Keempatnya diduga kuat diculik dan ditahan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Merespons situasi kritis ini, Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan diplomatik yang konkret.
Ketua Umum KPP DEM, Achmad Satryo Yudhantoko, membeberkan bahwa pihaknya terus berupaya melacak informasi terkait nasib para jurnalis sejak Senin (18/5). Keempat jurnalis nasional yang dikabarkan menjadi korban penahanan tersebut adalah, Bambang “Abeng” Noroyono (Republika), Thoudy Badai Rifan (Republika), Rahendro Herubowo (iNews) dan Andre Prasetyo (Tempo).
Menurut penuturan keluarga Bambang Noroyono, komunikasi dengan korban telah terputus beberapa hari setelah rombongan memasuki zona konflik. “Bang Abeng kabarnya juga sempat menyiapkan sebuah video untuk mengantisipasi jika hal-hal yang dikhawatirkannya terjadi. Jadi, itu bisa menjadi titik awal pencarian kawan-kawan,” terang Satryo dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (19/5/2026).
Mengingat pers merupakan pilar keempat demokrasi dan elemen penting dalam menjunjung tinggi HAM, Satryo mendorong Presiden Prabowo untuk segera mencari solusi diplomatik. Ia menegaskan, pemerintah perlu memberikan pernyataan resmi demi menenangkan pihak keluarga korban di Tanah Air yang sedang menanti kejelasan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPP DEM, Nopri Agustian, menyoroti bahaya yang terus ditimbulkan oleh militer Israel terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Dugaan penculikan ini menambah daftar panjang insiden kemanusiaan, menyusul serangan Israel sebelumnya yang sempat mengenai personel TNI anggota Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon.
“Ini sudah kedua kalinya Zionis Israel mengganggu misi perdamaian, dan langsung menyentuh keluarga kita, warga negara Indonesia. Presiden seharusnya tidak tinggal diam,” kecam Nopri.
KPP DEM menaruh harapan besar agar pemerintah Indonesia tidak bersikap pasif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pers yang terjadi. Nopri mendesak agar Presiden Prabowo secepatnya mengumumkan sikap resmi negara untuk menyelamatkan nyawa para pahlawan informasi yang tengah bertaruh nyawa di daerah konflik tersebut. (yi)
9,202 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
