DOMPU — Panggung kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu kini menanti satu momen krusial, tentang ke mana arah APBD Perubahan 2026. Pemkab dihadapkan pada pilihan nyata. Apakah mereka akan melanjutkan kebiasaan lama dengan menggeser anggaran secara kosmetik, atau berani mengambil langkah berani berupa rasionalisasi. Pilihan ini menjadi cermin kejujuran Pemkab Dompu dalam mengukur kapasitas keuangannya sendiri.
Rem Ambisi Fisik, Benahi Fondasi
Tahun 2026 harus menjadi momen jeda. Memaksakan proyek fisik saat kondisi fiskal sedang kritis adalah langkah keliru. Momentum ini harus dipakai sebagai waktu evaluasi total. Berhenti sejenak, lihat ke dalam, lalu benahi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
Membangun infrastruktur memang terlihat langsung oleh mata publik, tetapi membangun sistem keuangan yang sehat menjadi penentu utama masa depan daerah.
Anggaran untuk Rakyat, Bukan Transaksi
Pembenahan utama dimulai dari isi kepala. Anggaran daerah wajib disusun atas dasar kebutuhan riil masyarakat. Mengingat kondisi keuangan yang serbaterbatas, pola pikir transaksional dalam penyusunan anggaran harus segera dibuang jauh-jauh.
Setiap rupiah yang direncanakan harus lolos dari satu ujian mendasar bahwa tujuannya adalah untuk memberi manfaat langsung bagi rakyat.
Perencanaan yang hebat didasarkan pada uang yang nyata di kas daerah, bukan ilusi pendapatan. Pemkab Dompu harus berani menyusun program berdasarkan kemampuan riil, bukan berdasarkan angan-angan pendapatan yang belum tentu masuk. Daerah yang memaksakan rencana di luar kemampuan finansialnya sama saja sedang menabung bom waktu untuk tahun-tahun berikutnya.
Jebakan Angka Semu dan Target PAD
Salah satu kesalahan klasik yang sering terulang adalah memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setinggi langit. Angka yang bombastis terlihat indah di atas kertas, namun beracun saat dieksekusi.
Catatan Penting: Batas maksimal kenaikan target PAD yang rasional adalah 10% dari target tahun sebelumnya. Angka ini logis, aman bagi struktur anggaran, dan bisa dikejar tanpa membebani perangkat daerah secara berlebihan.
Mematok pendapatan yang tidak realistis memicu efek domino yang berbahaya bagi stabilitas daerah:
Belanja Membengkak: Anggaran belanja disusun seolah-olah uangnya pasti ada.
Salah Prioritas: Pengeluaran sekunder sering kali didahulukan.
Pelayanan Publik Macet: Begitu realisasi pendapatan meleset, pos belanja krusial bagi publik justru ditunda karena kehabisan dana.
Krisis Kepercayaan: Kewajiban kepada pihak ketiga menumpuk dan kepercayaan masyarakat langsung rontok.
Mengatasi masalah ini dengan utang baru adalah kesalahan berikutnya. Berutang tanpa pertumbuhan pendapatan riil sama saja melempar beban hari ini ke pundak generasi masa depan. Dompu bisa terjebak dalam lingkaran defisit yang semakin sulit diputus.
2026: Tahun Bersih-Bersih dan Konsolidasi
APBD Perubahan 2026 wajib menjadi momentum pembalikan arah. Eksekutif dan legislatif kabupaten Dompu harus menyatukan langkah demi satu komitmen yakni jujur dengan realitas keuangan sendiri.
Rasionalisasi merupakan tanda kedewasaan politik, bukan sebuah aib atau kegagalan. Memangkas belanja yang tidak mendesak memperlihatkan kepedulian nyata pada uang rakyat.
Jadikan tahun ini sebagai masa konsolidasi untuk merapikan perencanaan, mendisiplinkan belanja, dan menjaga akuntabilitas. Setelah fondasi finansial ini kokoh, barulah pembangunan fisik pada tahun-tahun berikutnya bisa melaju tanpa bayang-bayang krisis keuangan.
Masyarakat Dompu membutuhkan realisasi yang terukur dan menyentuh kebutuhan nyata, bukan angka-angka besar yang kosong di atas kertas. (Redaksi/Idin)
7,180 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
