Oleh: MUHYIDDIN (Idin)
SUMBAWA BARAT — Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) sudah bergulir di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejak 2021 dan terus berlanjut hingga pertengahan 2026. Program itu berjalan beriringan dengan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KSB menekan angka kemiskinan, yang menurut data terbaru masih menyisakan sekitar 11 persen penduduk dalam kategori miskin.
Program PPM Berjalan di Tiga Pilar, Sudah Enam Tahun Berjalan
Senior Manager Social Impact AMMAN, Aji Suryanto, menjelaskan bahwa program pemberdayaan perusahaan berjalan lewat tiga pilar utama, yakni pengembangan sumber daya manusia (human capital development), pengembangan ekonomi (economic empowerment), dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Ia menyebut visi program ini adalah membentuk ekosistem sosial yang membuka ruang tumbuh bagi warga sekitar tambang.
Program-program yang berjalan di bawah payung PPM AMMAN sebagian besar dimulai sejak 2021. Program pelatihan dan pendampingan UMKM SINERGI dan SELARAS bersama Narasa Indonesia misalnya, memulai batch pertamanya pada akhir 2021 hingga awal 2022 dengan 16 UMKM binaan di Taliwang dan Seteluk, sebelum berlanjut ke batch-batch berikutnya hingga 2024.
Program beasiswa vokasi SMK Unggulan AMMAN juga telah membuka peluang bagi putra-putri KSB sejak 2021, dan pada 2026 memasuki tahun keenam pelaksanaannya.
Payung besar seluruh program ini kemudian dikukuhkan lewat Rencana Induk (RI) PPM yang disusun untuk periode 2023 hingga 2035, mengacu pada rencana kerja Pemerintah Provinsi NTB yang disetujui Kementerian ESDM sesuai Kepmen 182 Tahun 2018.
Dari sisi angka, AMMAN belum merilis rincian resmi anggaran PPM per tahun secara terbuka kepada publik sejak program ini berjalan pada 2021. Namun jejak realisasi program terlihat dari sejumlah kegiatan konkret, antara lain program beasiswa AMMAN Scholars yang pada April 2024 menjangkau lebih dari 200 penerima manfaat, “Blue Program” pemberdayaan wisata bahari dan olahraga selancar yang diluncurkan pada 2023, hingga Expo UMKM GUMI SERI 2026 di Lombok Timur yang mencatat kenaikan omzet pelaku usaha binaan hingga 100 persen.
Dalam paparan terbaru yang disampaikan pada April 2026, perwakilan AMMAN merincikan program PPM periode 2025–2026 saja telah menjangkau lebih dari 38 ribu penerima manfaat, mencakup beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan tenaga kerja bersertifikasi, hingga digitalisasi UMKM lokal.
Aji menegaskan pendekatan yang dipakai perusahaan dalam program ekonomi bukan sekadar penyaluran modal. “Kami lebih fokus pada manajemen usaha, terutama pada keuangan, kemudian pada jaringan, bukan pada pemberian modal,” ujarnya.
Sebagai gambaran skala kontribusi AMMAN terhadap perekonomian daerah, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada Maret 2026 merilis kajian yang mengukur dampak makroekonomi dan sosial ekonomi kegiatan pertambangan, pembangunan smelter, dan program PPM AMMAN terhadap perekonomian nasional dan daerah sepanjang periode 2018 hingga 2024. AMMAN juga tercatat sebagai penyumbang pajak terbesar bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar melalui dua anak usahanya.
Kolaborasi dengan Pemkab KSB
Sejumlah program AMMAN dijalankan bersama Pemkab KSB. Pada Maret 2024, perusahaan dan Pemerintah KSB menjalin kerja sama pengelolaan sampah berkelanjutan dengan sasaran edukasi peduli lingkungan sejak usia anak. Pada Juni 2026, proses seleksi rekrutmen karyawan AMMAN turut melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, dengan Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah hadir langsung mendampingi proses seleksi di Sekretariat Daerah KSB dan menegaskan proses tersebut bebas dari titipan pihak mana pun.
Dampak terhadap Kesejahteraan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 mencatat angka kemiskinan KSB turun dari 12,23 persen pada 2024 menjadi 10,98 persen pada 2025, penurunan 1,25 poin persentase yang disebut sebagai capaian terbaik KSB dalam lima tahun terakhir. Angka kemiskinan ekstrem di KSB juga turun tajam dari 0,92 persen pada 2024 menjadi 0,40 persen pada 2025, menempatkan KSB sebagai salah satu daerah dengan kemiskinan ekstrem terendah di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KSB pun naik dari 75,52 pada 2024 menjadi 76,46 pada 2025, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di NTB. Tingkat Pengangguran Terbuka KSB pada 2025 tercatat 4,13 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 4,74 persen.
Masih Ada Warga Miskin di KSB
Meski tren membaik, kemiskinan di KSB belum tuntas. Data BPS per Maret 2025 menunjukkan 10,98 persen penduduk KSB masih berada di bawah garis kemiskinan. Bupati Amar Nurmansyah sendiri mengakui hal ini saat memimpin upacara syukur atas capaian penurunan kemiskinan ekstrem, akhir Juni 2026 lalu. “Masih ada masyarakat kita yang membutuhkan sentuhan pelayanan, perhatian, dan keberpihakan nyata dari pemerintah,” ujarnya.
Sejumlah faktor turut menjelaskan mengapa kemiskinan belum sepenuhnya hilang dari KSB. Pertama, garis kemiskinan KSB justru naik dari Rp 611.142 per kapita per bulan pada 2024 menjadi Rp 629.139 pada 2025, angka tertinggi kedua di NTB setelah Kota Mataram, seiring kenaikan harga kebutuhan pokok. Kedua, secara regional NTB mencatat kenaikan kemiskinan di wilayah perkotaan meski kemiskinan perdesaan menurun, mengindikasikan tekanan biaya hidup yang tidak merata antarwilayah. Ketiga, persoalan akurasi data penerima bantuan sosial turut menjadi sorotan pemerintah daerah di kawasan Pulau Sumbawa, di mana bantuan kerap belum sepenuhnya tepat sasaran akibat data penerima yang tidak diperbarui secara berkala.
Langkah Pemkab KSB Mengentaskan Kemiskinan
Pemkab KSB di bawah kepemimpinan Bupati Amar Nurmansyah dan Wakil Bupati Hj. Hanipah meluncurkan dua program unggulan sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan, yaitu Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Program ini diluncurkan tepat pada hari ke-90 masa kerja pasangan kepala daerah tersebut usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Kartu Sumbawa Barat Maju dirancang berbasis data Kartu Keluarga dan mencakup tujuh layanan dasar dalam satu kartu, yaitu Maju Pendidikan, Maju Kesehatan, Maju UMKM, Maju Tani Ternak, Maju Perikanan, Maju Perumahan, dan Maju Sosial. Kartu ini berfungsi ganda: sebagai alat eksekusi penyaluran bantuan non-tunai layaknya ATM, sekaligus sebagai instrumen kontrol lewat kode QR untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah tumpang tindih penerima manfaat.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati KSB tahun anggaran 2025, program ini menyasar 51.519 kepala keluarga, dengan realisasi hingga akhir 2025 mencapai 50.133 kepala keluarga atau 97,31 persen dari target.
Di bidang pendidikan, program menyediakan bantuan uang pangkal, seragam sekolah gratis, dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk mencegah anak putus sekolah. Di bidang kesehatan, tersedia layanan ambulans rujukan gratis dan bantuan pendamping pasien rawat inap sebesar Rp1,5 juta. Di sektor sosial, program memberikan insentif bulanan bagi lansia, penyandang disabilitas, guru mengaji, marbot masjid, anak yatim piatu, serta kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Bupati Amar juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah mengevaluasi setiap program kerja secara berkala agar kebijakan benar-benar menyentuh akar masalah, bukan hanya tercatat di atas kertas. Ia menargetkan capaian kemiskinan ekstrem KSB bisa terus ditekan mendekati nol persen dalam periode kepemimpinannya. (*)
5,198 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
