DOMPU – Ratusan tenaga honorer daerah non database BKN Kabupaten Dompu masih akan terus memperjuangkan nasib mereka agar tetap bisa mempertahankan kepulan asap dapur di rumah masing-masing.
Hari ini Selasa 20/01/2026, lebih dari seratusan tenaga honorer yang bergabung di Aliansi Honorer Non Data Base kembali menyampaikan aspirasinya dengan melakukan unjukrasa di Gedung DPRD dan di Gedung Paruga Parenta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu.
Ratusan tenaga honorer ini meminta agar pemerintah memperhatikan nasib mereka agar tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu perihal pemberitahuan masa kerja tenaga kontrak daerah/honorer.
Saat menjumpai Ketua dan anggota DPRD Dompu, ratusan tenaga honorer non database BKN ini mendapatkan angin segar karena DPRD akan menerbitkan rekomendasi penolakan akan untuk memPHK tenaga honorer non database.
Ketua DPRD Dompu Muttakun menegaskan bahwa pihaknya tidak mengakui adanya PHK terhadap tenaga honorer non database BKN di Kabupaten Dompu. Karenanya dia menegaskan bahwa seluruh Pimpinan DPRD akan melakukan koordinasi dengan Bupati Dompu, Sekda untuk menyelesaikan masalah ini.
“Dalam beberapa hari ke depan sudah ditetapkan agar Pemkab Dompu bersama dua orang perwakilan aliansi honorer untuk berangkat ke BKN di Jakarta. Mereka akan didampingi oleh Sekda dan Kepala BKD Dompu,” tegas Muttakun (Idin)
35,465 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
