DOMPU – Perayaan Hari Ulang Tahun ke-211 Kabupaten Dompu semestinya menjadi panggung kebersamaan—sebuah ruang simbolik yang menegaskan kesatuan arah antara pemimpin dan rakyatnya. Namun, di Lapangan Beringin, satu kursi kosong justru mencuri seluruh makna. Ketidakhadiran Wakil Bupati dalam seremoni resmi bukan sekadar absensi administratif, melainkan isyarat yang terlanjur dibaca publik sebagai tanda tanya besar: ada apa di pucuk kekuasaan?
Dalam politik, simbol sering kali lebih lantang daripada pernyataan. Kursi kosong itu berbicara tentang kemungkinan jarak, tentang komunikasi yang tidak utuh, atau bahkan tentang retak yang selama ini disembunyikan di balik panggung formalitas.
Publik, yang setiap hari menyaksikan narasi “Kebersamaan dalam Keberagaman” yang terus digaungkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, kini harus berhadapan dengan realitas yang tampak berlawanan.
Spekulasi pun tak terhindarkan. Dugaan ketidakharmonisan antara Bupati Bambang Firdaus dan Wakil Bupati Sirajuddin menguat, bukan semata karena rumor, tetapi karena ketiadaan klarifikasi. Dalam ruang publik yang sehat, kekosongan informasi selalu diisi oleh tafsir dan sering kali, tafsir itu berkembang liar.
Masalahnya bukan hanya soal hubungan personal dua figur. Yang lebih mendasar adalah dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Ketidakharmonisan di level puncak berpotensi merembes ke bawah, mempengaruhi ritme kerja birokrasi, melemahkan koordinasi, dan pada akhirnya menghambat pelaksanaan program pembangunan. Pemerintahan bukan sekadar soal siapa memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan itu bekerja dalam keselarasan.
Kritik yang mulai mengemuka dari berbagai kalangan, termasuk dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Dompu, seharusnya tidak dibaca sebagai serangan, melainkan sebagai alarm. Ketika publik mempertanyakan capaian yang dinilai belum signifikan, bahkan masih bertumpu pada warisan periode sebelumnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra, melainkan kepercayaan.
Editorial ini tidak hendak menghakimi, tetapi mengingatkan: jabatan publik adalah mandat kolektif, bukan ruang untuk membiarkan ego tumbuh tanpa kendali. Jika benar ada keretakan, maka kejujuran untuk mengakui dan keberanian untuk memperbaiki jauh lebih bermartabat daripada mempertahankan harmoni semu.
Dompu tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar tampak bersama di atas panggung. Dompu membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar bekerja dalam satu irama di ruang rapat, di lapangan, dan dalam setiap kebijakan yang menyentuh rakyat.
Kursi kosong itu mungkin hanya satu. Tetapi pesan yang ditinggalkannya terlalu besar untuk diabaikan. (Redaksi)
29,491 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
