LOMBOK TIMUR – Jalur penyeberangan Pelabuhn Kayangan di Lombok Timur dan Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat kini mulai menimbulkan kejenuhan bagi kalangan pengguna. Dua pelabuhan yang merupakan urat nadi transportasi laut di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, efisiensinya di lintasan mulai dipersoalkan. Pasalnya, antrean kapal yang hendak bersandar di dermaga kini semakin bermasalah.
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengambil langkah konkret untuk merencanakan pembangunan dermaga tambahan. Bukan tanpa alasan, “kemacetan” di tengah laut telah menjadi pemandangan harian yang merugikan banyak pihak.
Bagi para pengguna jasa, durasi penyeberangan yang seharusnya terukur kini menjadi tidak pasti. Setelah kapal lepas jangkar, persoalan berikutnya justru muncul saat akan merapat. Kapal seringkali tertahan di zona labuh selama lebih dari satu jam hanya untuk menunggu giliran sandar di dermaga yang terbatas.
“Menunggu di tengah laut selama berjam-jam itu sangat membosankan dan melelahkan. Sudah saatnya pemerintah memikirkan pembangunan dermaga tambahan agar kebiasaan mengantri di tengah laut ini bisa diakhiri. Bukankah dua pelabuhan ini pemasukannya lumayan besar, ini pelabuhan paling sibuk,” keluh M. Rifai salah seorang pengguna rutin jasa transportasi laut lintas Lombok – Sumbawa ini.
Ketidaknyamanan penumpang hanya satu sisi, sisi lainnya adalah kerugian ekonomi yang nyata. Keterlambatan distribusi logistik dan barang pokok antar – pulau berpotensi meningkatkan biaya operasional angkutan yang pada akhirnya membebani konsumen.
Mengingat kepadatan arus transportasi yang terus meningkat setiap tahunnya, perencanaan pembangunan dermaga baru seharusnya sudah masuk dalam skema prioritas jangka panjang bagi pemerintah bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Transparansi mengenai reinvestasi pendapatan pelabuhan untuk pengembangan infrastruktur menjadi krusial untuk menjawab keresahan pengguna jasa.
Investigasi di lapangan menunjukkan bahwa penambahan jumlah armada kapal tanpa dibarengi dengan penambahan fasilitas dermaga hanyalah solusi semu. Hal ini justru memperparah antrean di kolam pelabuhan karena slot parkir kapal yang tersedia tetap terbatas.
Pembangunan dermaga baru di Kayangan dan Poto Tano bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan di laut dan memangkas waktu tunggu. Selain itu akan meningkatkan perputaran ekonomi regional melalui kelancaran arus barang. Lebih utama lagi adalh terjaminnya standar pelayanan minimum bagi penumpang yang selama ini terabaikan.
Pemerintah daerah Provinsi NTB dan otoritas pelabuhan perlu segera duduk bersama untuk mematangkan regulasi dan pendanaan pembangunan fisik. Jika perencanaan ini terus tertunda, maka lintasan Kayangan – Poto Tano akan tetap menjadi titik lemah dalam sistem transportasi terpadu di Nusa Tenggara Barat. (Idin)
9,253 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
