Oleh : Redaksi
DOMPU – Proyek pembangunan Pelabuhan Kilo di Deaa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan tidak hanya menjadi urat nadi logistik baru di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga menjadi mesin penggerak kesejahteraan bagi warga setempat.
Akan tetapi menjadi sangat aneh apabila pada saat pengerjaan proyek justru tenaga kerja setempat diabaikan. Terus untuk siapa proyek ini ada jika warga Kilo hanya berdiri di pinggir pagar sebagai penonton?
Tertutupnya peluang tenaga kerja lokal dalam fase pengerjaan proyek Pelabuhan Kilo menjadi alarm keras bagi birokrasi di Bumi Nggahi Pahu, bahwa ada ruang kosong yang gagal diisi oleh Pemerintah Kabupaten Dompu.
Sebagai delegasi rakyat, Bupati memegang tongkat kepemimpinan teritorial yang seharusnya memiliki “daya tawar” di hadapan korporasi atau pelaksana proyek pusat.
Persoalan sertifikasi seringkali menjadi tameng klasik perusahaan untuk membatasi rekrutmen lokal. Memang benar, untuk tenaga konstruksi spesialis, sertifikasi adalah harga mati demi standar keamanan. Namun, untuk pos pekerjaan teknis menengah maupun tenaga kasar, syarat tersebut semestinya bisa dinegosiasikan melalui skema pelatihan singkat atau kebijakan afirmasi.
Di sinilah letak peran Bupati. Pemimpin daerah tidak boleh menunggu bola atau sekadar menerima laporan di balik meja. Diperlukan paparan yang komprehensif dan keberanian untuk mengetuk pintu perusahaan sejak sebelum alat berat pertama diturunkan. Ketidakhadiran langkah antisipatif ini menunjukkan kurangnya pemahaman jajaran eksekutif terhadap peta persoalan ketenagakerjaan di daerah sendiri.
Menghadapi persoalan ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Dompu didesak untuk segera bertindak sebagai jembatan, bukan sekadar pembuat regulasi di atas kertas. Mediasi dengan pihak perusahaan harus dilakukan dalam hitungan hari, bukan minggu. Agenda utamanya jelas yakni, Audit Kebutuhan tenaga kerja dengan memetakan posisi apa saja yang bisa diisi oleh warga lokal.
Kemudian lakukan Pelatihan Kilat. Jika kendalanya adalah skill, pemerintah harus hadir memfasilitasi pelatihan. Terakhir dan paing penting buat MoU Ketenagakerjaan. Dengan begini, tentu memastikan ada persentase pasti bagi warga Kilo untuk terlibat aktif.
Menjadi pemimpin daerah bukan hanya soal mengelola anggaran, tapi soal menjaga martabat warga agar tidak merasa asing di negeri sendiri. Jika pemerintah daerah gagal menggunakan hak teritorialnya untuk melindungi kepentingan ekonomi rakyat, maka jangan salahkan jika muncul mosi tidak percaya dari masyarakat.
Bupati harus membuktikan bahwa ia punya nyali dan visi untuk berdiri membela hak-hak warga Kilo.
Pelabuhan Kilo harus menjadi monumen kesejahteraan bagi Dompu, bukan sekadar beton raksasa yang berdiri di atas keringat orang luar sementara warga lokal hanya kebagian debunya saja.
33,046 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
