DOMPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dikhabarkan tengah melakukan upaya untuk mencari pinjaman guna menanggulangi pemangkasan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ikhtiar ini diwujudkan dengan silaturahmi Bupati Dompu Bambang Firdaus SE, ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, pada Selasa, 11 November 2025.
“Kita ke PT SMI untuk menjajaki sumber pembiayaan alternatif dalam bentuk pinjaman daerah ke PT SMI. Ini menjadi solusi menghadapi keterbatasan fiskal daerah,” ungkap Bupati Dompu Bambang Firdaus SE melalaui press rilis yang dikirim Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Dompu, Rabu 12/11/2025.
Dijelaskan, PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Menurut Bupati Bambang Firdaus, menghadapi pemangkasan TKDD 2026 yang mencapai angka Rp.199 miliar menjadi pertimbangan bagi Pemkab Dompu untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan daerah nantinya.
Sementara itu, tuntutan pembangunan di berbagai sektor terus meningkat, mulai dari infrastruktur dasar, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Terkait dengan hal tersebut, Pemkab Dompu mencoba melakukan terobosan pembiayaan yang bersifat inovatif, kreatif, dan dapat dipertanggungjawabkan”, tegasnya.
Terkait rencana berhutang ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP. MM. membenarkan bahwa Bupati Dompu sudah melakukan pertemuan dengan jajaran PT SMI guna membahas kemungkinan kerja sama pembiayaan melalui skema pembiayaan kreatif daerah dimaksud.
Dihubungi wartawan mediai ini, Kepala BPKAD Dompu mengakui bahwa rencana berhutang ini masih dalam tahapan study kelayakan, dan akan ada perhitungan teknisnya.
Apabila nanti terjadi kerjasama dalam pembiayaan kreatif tersebut lanjutnya, tentu saja besaran pagu alokasi yang didapatkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk pengembaliannya serta jangka waktu tenor pinjamannya.
“Ada pun untuk membayar hutang itu nantinya dilakukan melalui sumber biaya APBD Kabupaten Dompu. Memang dalam skema telah dirancang alokasi anggaran pada program kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan,” pungkas Kepala BPKAD Dompu. (Al)
29,716 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
